LHOKSEUMAWE – Realisasi belanja modal—yang merupakan anggaran untuk pembangunan—bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2016 masih minim. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan belanja pegawai alias “ongkos kerja” yang serapannya melambung tinggi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Lhokseumawe periode 1 Januari – 23 November 2016, realisasi belanja pegawai mencapai 84,78 persen. Sementara realisasi belanja modal 'hanya' 31,16 persen.

Dari total belanja modal tahun 2016 senilai Rp406,57 miliar lebih, paling besar belanja jalan, irigasi, dan jaringan yakni Rp300,80 miliar lebih atau 73,98 persen. Dari total belanja jalan, irigasi, dan jaringan itu, realisasinya sampai 23 November lalu Rp81,79 miliar lebih atau 27,19 persen.

(Baca: Realisasi Belanja Pegawai 84,78 Persen, Belanja Modal 31,16 Persen)

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lhokseumawe T. Maimun menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Selasa, 29 November 2016, sore, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran sedang tidak ada dana. Pasalnya, kata dia, anggaran pendapatan bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) belum masuk semuanya ke kas pemerintah kota ini.

“Hana peng,” ujar Maimun saat ditanya apakah karena banyak paket konstruksi belum selesai dikerjakan atau sedang tidak ada uang sehingga realisasi belanja modal masih minim. “DAK (dana alokasi khusus) lancar. Dana perimbangan lainnya yang tidak lancar (belum diterima semuanya dari Pusat),” kata Maimun ketika disinggung soal realisasi DAK.

DAK yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan, menurut Maimun, sudah diterima Pemerintah Lhokseumawe dari Pusat hingga jatah triwulan III . “Ada triwulan II dan sebagian triwulan III, dan sudah kita cairkan. Misalnya, dana sertifikasi guru (dari DAK nonfisik), untuk triwulan III sudah kita cairkan minggu lalu,” ujar Maimun yang mengaku sedang berada di Banda Aceh.

Sementara itu, pantauan portalsatu.com di lapangan, 28 November 2016, sejumlah paket konstruksi sumber dana APBK Lhokseumawe 2016 belum selesai dikerjakan. Di antaranya, pembangunan Jembatan Los Kala dengan pagu senilai Rp8 miliar lebih, Jalan Kenari Rp2,5 miliar, peningkatan Jalan Antara (depan kantor KIP Lhokseumawe) Rp1,5 miliar, dan proyek jalan lainnya.

Sebagian paket pekerjaan konstruksi baru direalisasikan pada triwulan IV (akhir tahun) lantaran terlambat dilaksanakan tender. Data dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lhokseumawe, paket konstruksi diteken kontrak pada Agustus, September dan Oktober 2016.

(Baca juga: Dewan: Ada Apa dengan Pemko Lhokseumawe?)[](idg)