TEUNOM – Senator Fachrul Razi mendeklarasikan Gerakan Persatuan Aceh (GPA) dengan tujuan menjaga keutuhan Aceh. GPA diklaim sebagai front baru perjuangan rakyat yang dibentuk untuk menggalang persatuan dan kesatuan rakyat Aceh. GP-A akan dideklarasikan di Teunom, Aceh Jaya, Minggu, 6 Maret 2016.
Berdasarkan siaran pers diterima portalsatu.com, Front GPA akan fokus pada perjuangan untuk menegakkan amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, memperkuat percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan di wilayah Barat Selatan, Tengah dan Tenggara Aceh, dan menjaga keutuhan Aceh.
Deklarasi ini direncanakan pada hari ini (Minggu) di Aceh Jaya yang sengaja kami pilih karena akan memudahkan memusatkan pertemuan antara pemuda dan mahasiswa yang berasal dari Barat Selatan dengan Banda Aceh. Setelah itu kami akan melakukan roadshow di setiap kabupaten/kota di Barat Selatan, Tengah dan Tenggara, kata Fachrul Razi.
Menurut Fachrul Razi, semua elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, perempuan, petani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah dan ulama serta mantan kombatan harus bersatu untuk menjaga persatuan Aceh. Perdamaian dicapai tahun 2005, kata dia, memberi banyak pengalaman dan pelajaran pada rakyat tentang sejarah dan keadaan pada saat konflik.
Keterbelakangan pembangunan, ekonomi dan sosial politik tidak mampu mengangkat Aceh dari ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia. Ini disebabkan karena kita tidak mempunyai sandaran yang kuat sebagai persiapan pembangunan. Dan kita tidak memiliki kesadaran yang kuat terhadap keutuhan Aceh, ujarnya.
Fachrul Razi mengatakan, perdamaian tahun 2005 membuka peluang besar bagi Aceh dengan status kekhususan untuk bersatu mewujudkan tujuan sosial politik, ekonomi dan pembangunan sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
Kalau MoU Helsinki dan UUPA benar-benar diwujudkan, Aceh tidak seperti saat ini, di mana 10 tahun masih menimbulkan kekecewaan dan ketertinggalan. Mengapa ini terjadi, karena Pemerintah Pusat memang tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi Aceh. Kebijakan yang dilahirkan Pusat masih bertentangan dengan kesepakatan MoU Helsinki dan UUPA. Sehingga Pusat mencoba memecahbelahkan Aceh agar muncul konflik baru sesama orang Aceh. Ini harus kita cegah, katanya.
Fachrul Razi menyebut GPA yang ia gagas adalah fron untuk memersatukan semua elemen masyarakat Aceh atas dasar kesadaran dan keyakinan politik untuk sama-sama mengatasi perpecahan yang terus menerus mencengkram Aceh. Untuk mencegah diseretnya Aceh kembali dalam konflik politik. Ini juga untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi lokal dan memperjuangkan pembangunan yang merata di seluruh Aceh, ujar senator itu.
Dia berharap melalui GPA akan memberikan kekuatan luar biasa kepada semua pihak di Aceh untuk membangun Aceh Tanah Rencong ini. Kata dia, bersama-sama menghalau kebijakan yang memecah belah Aceh dan tidak sesuai dengan perjanjian Helsinki serta UUPA. Dengan demikian, kata dia, persatuan Aceh bukan hanya slogan kosong belaka, tetapi persatuan dari semua elemen masyarakat yang memiliki niat baik terhadap Aceh.
Kami akan melakukan sosialisasi Satu Aceh, Satu UU, Satu Propinsi dan Satu Pemerintahan. Kita selama ini punya kelemahan, yaitu tidak bersatu, wajar jika bargaining posisi kita lemah dengan Pusat. Dan Pemerintah Pusat juga suka memecahbelahkan Aceh melalui kebijakan dari Pusat, sehingga kita terus tertinggal. Lihat Papua sudah dipecah, mereka lemah sekarang dan juga jauh tertinggal. Aceh akan dibuat seperti Papua. Oleh karena itu, kita harus bersatu. Aceh adalah Satu Jiwa, Satu Nyawa dan Satu Masa Depan, katanya.[] (rel)
