KUTACANE – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), Supian, menyebut empat fraksi di DPRK setempat akan melakukan rapat pleno penetapan anggota Panwaslih Agara untuk Pilkada 2024 pada Senin, 3 Juni 2024.
Menurut Supian, rapat pleno empat fraksi DPRK itu untuk menentukan lima nama terpilih sebagai anggota Panwaslih Aceh Tenggara Pilkada 2024.
“Hari Senin mendatang sudah kita pastikan empat fraksi DPRK akan menggelar rapat pleno untuk penetapan lima nama anggota Panwaslih terpilih dan cadangan,” kata Supian kepada portalsatu.com, Jumat (31/5).
Soal keterlambatan penetapan anggota Panwaslih Pilkada 2024, Ketua Komisi A itu berdalih disebabkan pada agenda rapat sebelumnya salah satu fraksi di DPRK berhalangan hadir sehingga rapat pleno tidak bisa digelar.
Empat fraksi di DPRK Agara yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Piso Meusalop.
“Apabila di antara fraksi tersebut tidak hadir maka pleno tidak bisa dilanjutkan,” ucap Supian.
Supian berjanji akan mempercepat pelaksanaan rapat pleno penetapan Panwaslih Pilkada 2024. Sehingga tahapan pengawasan tidak terhambat.
Supian menjelaskan setelah rapat pleno dilaksanakan nanti, hasil penetapan akan diserahkan kepada pimpinan DPRK Agara untuk digelar rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Selanjutnya tinggal ketua yang akan mengumumkan nama-nama anggota panwaslih terpilih dalam sidang paripurna nanti, ” ujar Supian.
Menurut Supian, lambatnya pengumuman anggota panwaslih tersebut tidak menjadi penghambat dalam tahapan Pilkada 2024. Pada Juni 2024, panwaslih terpilih wajib dilantik.
“Saya pastikan di bulan Juni ini nama-nama anggota panwaslih akan secepatnya diumumkan dan dilakukan pelantikan,” katanya.
Sebelumnya, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tenggara mendesak DPRK secepatnya mengumumkan lima nama panwaslih terpilih.
Kabid Kaderisasi DPC GMNI Aceh Tenggara, Adrian Pelis, mengatakan lambatnya DPRK mengumumkan lima nama panwaslih menjadi perbincangan masyarakat mengingat tahapan pilkada mulai dilaksanakan.
Selain itu, kata Adrian, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara sudah melakukan perekrutan dan pelantikan badan Adhoc PPK dan PPS tanpa ada pengawasan dari pihak panwaslih.
“Ada apa dengan pimpinan DPRK Aceh Tenggara, PPK dan PPS sudah dilantik, sedangkan Panwaslih Pilkada belum diumumkan nama-nama terpilih melalui rapat paripurna,” kata Adrian kepada portalsatu.com, Rabu (29/5).
Adrian menduga perekrutan komisioner Panwaslih Pilkada ini banyak kepentingan golongan tertentu, terlihat di lambatnya pengumuman lima nama anggota panwaslih tersebut.
“Kami menduga Komisi A dan Pimpinan DPRK ada kepentingan untuk Pilkada 2024 dan patut dipertanyakan,” tegasnya.
Adrian berharap Komisi A melalui Pimpinan DPRK secepatnya mengumumkan lima nama Panwaslih Pilkada, “jangan ada kepentingan di atas kepentingan”.
“Jika sampai awal Juni 2024 pihak DPRK belum juga mengumumkan lima nama Panwaslih Pilkada terpilih, kami nyatakan siap melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara,” tegasnya.[](Supardi)