LHOKSEUMAWE – Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRK Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Kamis 12 Januari 2017.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh seratusan peserta, awalnya melakukan long march dari Islamic Centre menuju Simpang Tugu Rencong Kuta Blang kemudian ke DPRK Aceh Utara dan terakhir di kantor DPRK Lhokseumawe.
Data yang diterima portalasatu.com, merupakan gabungan BEM Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, yaitu dari BEM Unimal, BEM Politeknik, BEM STIkes Muhammadiyah, BEM STIA, BEM Akademi Kesehatan Pemkab Aceh Utara, BEM IAIN, BEM STIKes Bumi Persada, HMI Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, serta Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Dalam aksi tersebut pendemo melayangkan lima tuntutan yang disampaikan ke DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk diteruskan kepada DPR dan MPR RI di Senayan Jakarta, yakni: pertama, Mencabut PP No. 60 Tahun 2016 tentang Kenaikan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedua, Menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan 900 VA.
Tuntutan pengunjuk rasa tersebut, ketiga, Menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan dapat menyengsarakan rakyat, keempat, Menolak serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia, dan kelima, Melaksanakan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Koordinaor aksi, Zahri Abdullah, kepada portalsatu.com menyampaikan, aksi 121 yang mereka lakukan merupakan bentuk kekecewaan akibat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dikarenakan dampak dari kenaikan berbagai macam bahan kebutuhan pokok oleh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi-JK.seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dirasa sangat membebani kehidupan masyarakat luas.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengelola keuangan negrara dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya, sebut Zahri.[]