ACEH UTARA – Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom., menghadiri exit meeting pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh terkait efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (18/11/2026), tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan layanan air minum Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026. Pemeriksaan ini mencakup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pase, serta instansi terkait lainnya.

Kehadiran Wabup Tarmizi alias Panyang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal evaluasi tata kelola pelayanan publik agar penyediaan air minum berjalan sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan warga.

Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi mengapresiasi kerja Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Menurutnya, audit kinerja ini sangat krusial untuk memperkuat transparansi sekaligus memetakan aspek-aspek yang perlu dibenahi.

“Kami menyambut baik setiap masukan, catatan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan Perumda Tirta Mon Pase berjalan lebih efektif, transparan, dan profesional,” ujar Tarmizi.

Ia memastikan Pemkab Aceh Utara berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus pada Kualitas, Pemerataan, dan Kesinambungan Layanan

Tarmizi mengingatkan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar warga yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, penguatan Perumda Tirta Pase tidak boleh hanya menyentuh pembenahan manajemen dan operasional internal, tetapi juga harus berdampak langsung pada kualitas, pemerataan jaringan, dan keberlanjutan pasokan air ke rumah warga.

“Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan air minum yang layak, berkualitas, dan berkesinambungan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan manajemen Perumda harus memperkuat koordinasi serta menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Aceh Utara,” tegasnya.

Sebagai forum penyampaian hasil pemeriksaan, exit meeting ini turut dihadiri Asisten III Sekda Aceh Utara, Inspektur Kabupaten Aceh Utara, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Dewan Pengawas, serta Direktur Perumda Tirta Pase.

Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan jajaran manajemen perusahaan daerah, hasil audit BPK ini diharapkan menjadi pijakan nyata bagi peningkatan tata kelola Perumda Tirta Pase demi menghadirkan layanan air bersih yang optimal bagi seluruh masyarakat Aceh Utara.[](*)