Pertemuan tersebut, meskipun bersifat silaturahmi, membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan haji dan umrah. Salah satu topik yang dibahas adalah rencana peresmian gedung pelayanan dan informasi haji yang dibangun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi calon jemaah haji dan umrah di Aceh, sekaligus mempermudah akses informasi dan administrasi terkait ibadah tersebut.
Selain itu, Wakil Gubernur Aceh dan Dirjen PHU juga membahas pentingnya peningkatan kuota haji untuk Aceh. Fadhlullah menyampaikan bahwa populasi Aceh yang telah melebihi 5 juta jiwa serta daftar tunggu haji yang mencapai sekitar 32 tahun menjadi alasan kuat untuk memprioritaskan penambahan kuota haji.
“Agar masyarakat Aceh, yang memiliki antusiasme tinggi untuk menunaikan ibadah haji, tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujar Fadhlullah.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji, termasuk efisiensi pengelolaan dana haji dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah. Ke depan, diharapkan kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam mempersingkat daftar tunggu haji dan meningkatkan kenyamanan calon jemaah.
Dengan adanya gedung pelayanan dan informasi haji yang baru, serta upaya peningkatan kuota haji, masyarakat Aceh diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan haji dan umrah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan haji yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.[] (adv)
