LHOKSEUMAWE Hubungan pihak DPRK Aceh Utara dengan Bupati Muhammad Thaib alias Cek Mad diisukan sempat retak pasca-Pilkada 2017. Namun, Cek Mad yang kembali terpilih hasil kontes demokrasi dua bulan lalu, mengaku secara pribadi tidak punya masalah dengan dewan.
Dugaan ada persoalan antara DPRK dengan Cek Mad semakin menguat ketika dewan terkesan mengulur-ulur jadwal rapat paripurna istimewa tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara pada 7 April lalu sudah menetapkan Cek Mad dan Fauzi Yusuf sebagai pasangan calon (paslon) terpilih. Namun, DPRK baru menetapkan paslon terpilih pada 19 April 2017.
Soal molornya jadwal rapat paripurna istimewa penetapan paslon terpilih, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb beralasan pihaknya tengah sibuk dengan tugas lain. Kita sedang menyelesaikan masalah Akkes yang mau ditutup, ujar politisi Partai Aceh itu yang akrab disapa Taliban dihubungi portalsatu.com, 17 April lalu. (Baca: Dewan Aceh Utara Belum Tetapkan Bupati Terpilih, Mengapa?)
Wakil Ketua DPRK Mulyadi CH alias Mukim Mulyadi ditemui di gedung dewan, 17 April lalu, hanya bersedia menyebut, “(Rapat paripurna istimewa DPRK tentang penetapan palson terpilih) sedang dalam proses”. Hari itu, ia juga tidak bisa memastikan kapan DPRK akan menjadwalkan rapat paripurna istimewa tersebut.
Menurut satu sumber, alasan disampaikan pihak dewan lebih terkesan sebagai dalih atau dibuat-buat untuk menutupi persoalan retaknya hubungan dengan Cek Mad. Sebab, persoalan status Akademi Kesehatan (Akkes) milik Pemerintah Aceh Utara, kata sumber itu, hanya ditangani Komisi E (bidang pendidikan dan kesehatan) DPRK, bukan semua komisi.
Sementara untuk mengadakan rapat paripurna istimewa penetapan paslon terpilih, DPRK kan hanya butuh setengah hari saja, tidak perlu selama sepekan, kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan.
Informasi diperoleh sumber itu dan juga portalsatu.com, 17 April lalu, sebuah fraksi di DPRK menggelar rapat yang diduga terkait Cek Mad. Sore itu juga sebagian dari mereka berangkat ke Banda Aceh. Mungkin menjumpai pimpinan mereka, lalu pulang ke sini tengah malam. Besoknya, dewan langsung rapat Banmus (badan musyawarah), dan esoknya lagi (19 April) diparipurnakan penetapan paslon terpilih, ujar sumber itu.
Pekan lalu, beberapa anggota DPRK dari Partai Aceh (PA) juga melontarkan kritikan terhadap Pemerintah Aceh Utara terkait Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU). Mereka terkesan kecewa terhadap Bupati Cek Mad yang tidak menanggapi rekomendasi dewan. Meski tidak disebutkan nama Cek Mad secara langsung, tetapi Pemerintah Aceh Utara saat ini di bawah kendali pria berkumis tebal itu, yang akan melanjutkan kekuasaan untuk periode berikutnya.
Kebijakan Pemkab itu (seleksi calon Dirut PDBU) sangat kita sesalkan. Padahal, kita (Pansus DPRK) sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab untuk menutup PDBU karena tidak membawa manfaat untuk daerah dan masyarakat. Rekomendasi itu juga disampaikan dalam rapat paripurna DPRK tahun 2015 lalu, kata Tgk. Junaidi, mantan Ketua Pansus DPRK tentang Penyelesaian Aset Daerah kepada portalsatu.com, 12 April 2017.
Namun, sampai sekarang Pemkab sama sekali tidak merespon. Jangankan secara tertulis, melalui lisan pun tidak ada. Malah sekarang dilakukan lagi seleksi calon Dirut PDBU. Ini kan menimbulkan kesan bahwa Pemkab hanya bisa bagi-bagi jabatan. Kita minta ini segera dihentikan, tegas Tgk. Juned didampingi anggota Komisi C DPRK Sulaiman alias Nyakman. (Baca: Pemkab Seleksi Calon Dirut PDBU, Dewan: Hentikan Bagi-bagi Jabatan)
Nyakman menambahkan, keberadaan PDBU sampai saat ini sama sekali tidak membawa manfaat untuk Aceh Utara. Seharusnya, kata Nyakman, Pemerintah Aceh Utara belajar dari pengalaman agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Pemkab bek rhet lam uruk set, kata mantan Panglima GAM Sagoe Mujahidin wilayah Pase ini. (Baca: Soal Uji Kelayakan Calon Dirut PDBU, Dewan: Bek Rhet Lam Uruk Set)
Seperti berbalas pantun, pernyataan anggota dewan bek rhet lam uruk set soal PDBU lantas ditimpal Cek Mad. Bupati yang juga berasal dari PA ini lebih mempertegas lagi soal jangan jatuh ke lubang yang sama terhadap dirinya. Jinoe bupati jangan lage plandok, peunan jih yang meusireuk bak-bak sot. Bek lage keulide (keuleude). Nyan tuleh. (Bupati) bek lage keulide. Bek jinoe tacok lom ureung yang hana carong, meuramah lom, ujar Cek Mad. (Baca: Soal PDBU, Cek Mad: Bek Lage Keulide)
Ditanya ada persoalan apa sebenarnya antara dirinya sebagai bupati dengan DPRK, Cek Mad mengatakan, Sekarang gini, kalau saya pribadi tidak ada.
Sekarang kita harus menyadari, bupati dan dewan itu harus memang berpihak kepada masyarakat. Saya ingin, bek lage keulide, kata Cek Mad menjawab portalsatu.com usai rapat paripurna istimewa DPRK tentang penetapan paslon terpilih, 19 April 2017, sore.
Cek Mad melanjutkan, Sekarang yang penting, siapa yang melawan, tidak ke masyarakat, berarti itu yang salah, apakah bupati?
Setelah terpilih kembali sebagai bupati, Cek Mad juga mengaku sering berkomunikasi dengan partai koalisi yang mendukungnya pada Pilkada 2017. Sering, ujarnya menjawab pertanyaan dengan cepat.
Cek Mad tampak pula cipika-cipiki dengan setiap anggota dewan yang berpapasan dengannya di ruangan serba guna DPRK, usai rapat paripurna istimewa itu. Salah seorang anggota dewan dari PA juga minta foto bareng Cek Mad. Tidak ada lagi persoalan?[] (idg)