Kamis, Juli 25, 2024

Buka Rapimda KNPI Subulussalam,...

SUBULUSSALAM - Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, H. Azhari, S. Ag., M.Si mengatakan...

BI Lhokseumawe Gelar ToT...

LHOKSEUMAWE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota...

PPK Sawang: Uang Operasional...

ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawang di bawah Komisi Independen Pemilihan...

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...
BerandaNewsALA-Abas Memanas, 7...

ALA-Abas Memanas, 7 Organisasi Mahasiswa Pantai Barat Selatan Nyatakan Sikap

BANDA ACEH – Elemen Mahasiswa dan Pemuda Barat Selatan Aceh mendesak komite II DPR-RI dan para tokoh pemekaran Barat Selatan untuk bicara jujur tentang waham pemekaran.

“Kami menantang agar menunjukkan bukti autentik berupa surat dari Mendagri terkait pemekaran ALA-Abas yang menimbulkan polemik dan asumsi aneh dari kalangan elit bahkan dari kalangan masyarakat Aceh itu sendiri. ALA-Abas itu hanya kepentingan politik, dan bahkan banyak asumsi lain yang ditafsirkan bermacam ragam,” isi pernyatan tersebut.

Demikian isi pernyataan tersebut yang disampaikan dalam siaran pers, 8 Februari 2016. Pernyatan bersama ini dibuat Barisan Mahasiswa  Pemuda Aceh Singkil yang ditandatangani Jirin Capah (Koordinator), Barisan Mahasiswa dan Pemuda Subulusasalam ditandatangani Al-Qudri (Koordinator).

Turut pula Mahasiswa dan Pemuda Selatan Raya Aceh (MeuSeRAYA) ditandatangani Delky Nofrizal Qutni (Sekjen), Gerakan Mahasiswa Aceh Selatan (GeMAS) ditandatangani Hariyadi (Sekjen), Gerakan Pemuda Simeuleu (GPS) ditandatangani Adi Saleh (Koordinator), Koalisi Mahasiswa Pemuda Aceh Barat Daya (KMP-Abdya) ditandatangani Syahril (Koordinator), dan Pemuda Aceh Jaya (PAJ) ditandatangani Sudirman (Koordinator).

“Mendagri hendaknya, sebelum memutuskan melihat terlebih dahulu apakah itu yang diharapkan masyarakat. Presiden Jokowi pernah menyampaikan ketika di Meulaboh bahwa secara fiskal dibutuhkan anggaran yang begitu besar untuk pemekaran, dan pemekaran harus dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga muncul pertanyaan apakah pemekaran adalah solusi satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakat Barat Selatan,” kata mereka.

Para perwakilan organisasi mahasiswa ini mempertanyakan, apakah itu persoalan pokok masyarakat. Bagaimana rencana pembangunan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan pemekaran atau tidak ada pemekaran, bagaimana dengan bagi hasil migas jika pemekaran terjadi dan sebagainya.

“Semua itu harus dijawab secara rasional kepada rakyat Barat Selatan. Jangan sampai rakyat terus menerus jadi korban dari berbagai isu pemekaran yang didesain tanpa ada titik terang untuk kepentingan rakyat Barat Selatan. Semestinya duek pakat tempo hari lebih tepatnya membahas apa yang telah dilakukan para elit-elit di sana untuk mensejahterakan dan membangun Barat Selatan.

Mereka meminta para elit politik yang selama ini menjadi penggerak pemekaran untuk jujur kepada masyarakat Barat Selatan.

“Jangan terlalu banyak cang panah, rakyat Barat Selatan sudah lelah. Berikan jaminan kepada masyarakat jika tidak terjadi pemekaran hingga tahun 2017 apa konsekuensinya bagi para elit tersebut. Kami sangat yakin bahwa yang dirindukan rakyat Barat Selatan itu pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan,” tulis mereka.

Mereka meminta disurvey apa yang diharapkan masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memahami persoalan pemekaran tersebut, dan berapa banyak masyarakat yang merindukan perhatian dari wakil rakyat, tokoh-tokoh dan pemerintah.

“Jangan sampai isu pemekaran dijadikan isu pengalihan karena dari kegagalan elit untuk memenuhi janji politiknya kepada masyarakat.  Yang kita harapkan para elit dari Barat Selatan dapat lebih fokus kepada pembangunan masyarakat diberbagai sektor baik ekonomi, insfrastruktur, SDM, optimalisasi pengelolaan SDA secara arif, dan sebagainya. Sehingga ketika masyarakat telah diperhatikan maka apapun yang disampaikan para elit, maka masyarakat akan menyahuti dengan satu bahasa sami’na waata’na. Kita rindu pemimpin yang siap dan ikhlas berkasih sayang dengan rakyatnya.”

Selain itu, para pemuda ini berharap agar UUPA dan MoU Helsinki tidak terus menerus dijadikan kambing hitam dan senjata untuk menangkis isu pemekaran, tetapi bagaimana MoU Helsinki dan UUPA ini dapat dijadikan kekuatan untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Kami minta kepada SKPA wilayah Barat dan Tengah Tenggara agar tidak seperti kacang lupa kulit. Setelah diberi amanah maka perhatikan nasib rakyat dan pembangunan di sana. Selama ini kami justeru melihat perhatian itu yang masih sangat kurang,” kata mereka.

Dalam penentuan SKPA, kata para generasi muda ini, Gubernur Aceh bisa lebih jeli melihat putra terbaik dari Barat Selatan yang presentatif, memiliki kapasitas dan kepedulian.

“Kami mendesak pemerintah Aceh dan DPRA untuk dapat lebih adil dalam membangun Aceh, hindari sikap diskriminatif baik dari segi alokasi anggaran maupun program pembangunan, hal ini penting untuk menjaga keutuhan Aceh sebagaimana termaktub di dalam UUPA yang selama ini didengung-dengungkan,” kata mereka.[]

Baca juga: