BLANGKEJEREN – Aliansi Mantan Gerakan Aceh Merdeka (AMGAM) bersama Aliansi Masyarakat Gayo Lues bersatu mulai memasang spanduk menolak Penjabat Bupati yang berasal dari luar daerah dan tidak tinggal di Kabupaten Gayo Lues.
Zakaria alias Jack Gayo, Ketua AMGAM, Sabtu, 27 Agustus 2022, mengatakan momentum pilkada serentak pada tahun 2024 berdasarkan kebijakan pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah baik kabupaten maupun provinsi harus dipimpin oleh Penjabat.
“Tidak terkecuali bagi Kabupaten Gayo Lues yang masa kepemimpinan H. Amru-Said Sani (Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues) akan berakhir pada tanggal 3 Oktober 2022. Artinya tinggal menghitung hari,” katanya.
Menurut UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 201 dan yang sudah disempurnakan menjadi UU Nomor 06 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, maka Gayo Lues akan ditunjuk oleh pemerintah pusat seorang penjabat Bupati yang akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali.
Dalam artian penjabat Bupati yang akan menjabat di Gayo Lues sampai tahun 2024, hampir dua tahun. Sehingga dalam dua tahun ke depan akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Gayo Lues.
Oleh karena itu, Jack berpendapat agar Pj. Bupati yang nantinya ditunjuk oleh Pemerintah pusat melalui Mendagri adalah putra Gayo Lues yang hari ini tinggal di Kabupaten Gayo Lues. Bukan tidak beralasan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan daerah. Penjabat yang akan bertugas di Gayo Lues harus memahami karakter sosial dan budaya serta adat istiadat Gayo Lues. Tentunya putra daerah Gayo Lues yang paham tentang itu.
“Ditambah lagi Gayo Lues adalah bagian dari Aceh, dan Aceh punya kekhususan yaitu sesuai dengan hasil MoU Helsinki yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Yang realisasi dari UUPA ini masih belum maksimal sampai saat ini. Sehingga kami juga mendorong Pj. Bupati Gayo Lues nantinya juga paham tentang kekhususan Aceh,” jelasnya.
Jeck menambahkan, yang mengerti tentang kekhususan dan kebutuhan Gayo Lues itu adalah putra Gayo Lues itu sendiri. Dan itu tidak terkecuali apapun alasannya, putra Gayo Lues lah yang paham tentang kebutuhan Gayo Lues,” tambahnya.
Hal ini bisa sejalan dengan tujuan pemerintah pusat yaitu seorang Pj nantinya juga punya tugas prioritas memastikan proses pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan lancar. Begitu juga dengan kebutuhan dan program pemerintah dalam hal pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat harus berjalan dengan baik.[](Anuar Syahadat)
