Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaAnak Gubernur Sekalipun...

Anak Gubernur Sekalipun Tak Bisa Langsung Jadi PNS, Harus Lulus Tes

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, dalam seleksi CPNS tahun 2017 tidak bisa melalui titipan atau faktor kedekatan dengan seorang pejabat.

“Bahkan anak saya ataupun anak gubernur sekalipun tidak bisa langsung jadi PNS. Semua harus ikut dan lulus tes,” kata Asman saat kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIN) Tan Abdurrahman Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dikutip dari menpan.go.id, 30 September 2017.

Asman menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang II untuk 60 kementerian/lembaga dan Provinsi Kalimantan Utara.  Sebelumnya, pada gelombang pertama, juga digelar seleksi untuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Asman, dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan dengan sistem  Computer Assited Test (CAT), tidak memungkinkan seseorang termasuk pejabat sekalipun untuk melakukan intervensi.

MenPANRB menyebutkan, saat ini proses seleksi CPNS sudah menggunakan teknologi komputer, bukan lagi dengan kertas. Hal tersebut menutup kemungkinan adanya praktek curang di dalam mengangkat seorang menjadi PNS. Selain itu soal yang diujikan pun dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak kemungkinan peserta untuk saling mencontek.

Asman menegaskan, dalam seleksi CPNS ini, mulai dari pendaftaran sampai penetapan kelulusan bersifat obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, apabila ada anak pejabat atau orang dekat di pemerintahan yang ingin menjadi PNS harus mengikuti dan lulus tes.

“Dengan sistem CAT seseorang dapat dilihat kemampuannya. Kalau memenuhi ambang batas, peserta dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB,” ujarnya.

Dalam SKB, setidaknya ada tiga kelompok yakni substansi, psikotes dan wawancara. Dua kelompok pertama memiliki bobot masing-masing 40 persen, sedangkan wawancara hanya 20 persen. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses wawancara, seperti dikhawatirkan banyak orang. “Wawancara bobotnya sangat kecil,” tegas Asman.

Asman mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini. Oleh karena itu, Asman selalu berusaha hadir ke lokasi tes di berbagai daerah untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan benar dan lancar tanpa ada gangguan.[]

Baca juga: