BANDA ACEH – Rapat tahap dua membahas APBA Perubahan 2017 antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA berlangsung alot, Selasa, 19 September 2017, malam. Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRA menyorot besaran honor (honorarium) yang akan diberikan kepada 11.392 orang guru kontrak, cleaning service, dan tenaga kontrak lainnya.
“Gubernur hanya menganggarkan honor mereka sebesar Rp15 ribu per jam pelajaran bagi guru kontrak dan Rp500 ribu per bulan bagi tenaga kontrak lainnya, baik penjaga sekolah, cleaning service, dan lain-lain,” ujar salah satu anggota Badan Anggaran, Nurzahri, kepada portalsatu.com, Rabu, 20 September 2017, dinihari.
Nurzahri menentang keras besaran honor yang diberikan kepada para honorer ini walaupun menurut Pemerintah Aceh besaran tersebut karena tidak tersedianya anggaran. “Saya mengatakan bahwa Pemerintah Aceh harus patuh kepada kebijakannya sendiri terkait Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan sebesar 2,3 juta rupiah. Seluruh guru kontrak, penjaga sekolah, tenaga cleaning service harus mendapat upah minimal sebesar UMP tersebut,” kata Nurzahri.
Dia menduga Pemerintah Aceh telah membohongi publik dengan mengatakan tidak memiliki anggaran untuk gaji para kontrak tersebut. Pasalnya, di sisi lain Pemerintah Aceh malah menyediakan anggaran bagi program-program yang menurutnya kurang bermanfaat. Nurzahri mencontohkan, program yang dimaksud seperti Tsunami Cup yang plot anggarannya mencapai Rp11 miliar, panjar beli pesawat senilai Rp10 miliar, Sabang Sail sebesar Rp9,7 miliar, pengadaan mobil untuk Wagub Aceh di Jakarta Rp3 miliar, dan beberapa program “aneh” lainnya.
“Padahal permasalahan kesejahteraan para guru kontrak ini menyangkut rasa kemanusiaan, di mana para guru kontrak ini telah bersusah payah mengajar anak-anak Aceh agar berpendidikan, tetapi kurang dihargai oleh Pemerintah Aceh,” kata Nurzahri.
Dia menyebutkan, bayaran Rp15 ribu per jam atau Rp500 ribu per bulan untuk tenaga honorer sangat jauh dari kebutuhan hidup seorang manusia merdeka. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, wajar kiranya kemiskinan di Aceh tidak pernah teratasi.
“Karena ternyata Pemerintah Acehlah yang memiskinkan para pahlawan tanpa tanda jasa Aceh. Padahal tanpa guru-guru tersebut, mungkin Irwandi tidak akan menjadi gubernur dan Nova Iriansyah tidak akan menjadi wagub,” kata Nurzahri.[] (*sar)
