Jumat, Juli 19, 2024

Rekomendasi HUDA Berisi 22...

BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengeluarkan rekomendasi...

Lebih 170 Bangunan Rusak...

ACEH UTARA - Sebanyak 173 bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang badai (hujan deras...

Inilah Struktur Lengkap Kepengurusan...

BANDA ACEH - Ketua Umum Majelis Syuriah Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh...

Samsul Azhar Dilantik sebagai...

BANDA ACEH - Pj. Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik Samsul Azhar sebagai Pj....
BerandaAnggota DPRA Minta...

Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Lakukan Penertiban TKA

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi SP meminta Pemerintah Aceh jangan menganggap remeh persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat yang berakibat terjadinya konflik di lapangan.

“Khawatirnya nanti ketika mereka tidak ada lapanganan pekerjaan sedangkan orang asing memiliki pekerjaan yang sangat mudah di Aceh,” kata Tarmizi dalam sidang paripurna terkait hak interpelasi, Kamis malam, 10 September 2020.

Menurut Tarmizi, hari ini Jumat, 11 September 2020, TKA kembali datang ke Aceh untuk bekerja di PLTU 3 dan 4 Nagan Raya. Padahal, lanjut Tarmizi, Komisi I dan Komisi V DPR Aceh telah memanggil instansi dan juga sudah memanggil perusahaan yang memperkerjakan TKA ilegal ini yakni PT. Meulaboh Power Generation (PT. MPG).

“Ini jelas mereka selama ini tidak mendengar. Mereka berjanji akan melengkapi dokumen, tapi akhirnya mereka mengingkari,” tegas Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan, ada aturan terkait tenaga kerja asing dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Perpres Nomor 20 Tahun 2014, lalu ada Permennaker Nomor 10 Tahun 2018, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014.

“Tidak ada satu pasal pun dalam aturan-aturan yang menyatakan bahwa kita anti asing dan melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, kita sangat welcome. Tapi dengan syarat dan catatan semua TKA yang datan ke Indonesia khususnya Aceh harus lengkap dokumen, setiap TKA wajib ada pendamping satu orang tenaga kerja lokal minimal,” jelasnya.

Menurut Tarmizi TKA tersebut boleh bekerja khusus bagi tenaga ahli atau skill worker. Apabila tidak memiliki keahlian khusus maka tidak boleh memperkerjakan tenaga kerja asing dan wajib memperkerjakan tenaga kerja lokal. 

Skill worker itu harus dibuktikan dengan keahlian dan itu diminta pada saat mengurus multifikasi atau inta di kementerian tenaga kerja,”  tambah  politisi Partai Aceh (PA) ini.

Tarmizi menilai, Pemerintah Aceh selama ini hanya diam terkait TKA tersebut, tidak ada pernyataan soal TKA itu, bahkan seperti saudara sendiri.

“Seharusnya seperti kata pepatah, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjun. Tapi kalau orang Cina, dimana bumi dipijak di situ pribumi diinjak-injak tanpa ampun,” ujar Tarmizi mengutip kata pepatah.

Oleh karena itu, Tarmizi meminta kepada pimpinan DPR Aceh untuk segera menyurati Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri terkiat permasalahan TKA ilegal itu sebelum menjadi permasalahan besar.

“Kemudian mendesak Pemerintah Aceh untuk menertibkan semua TKA yang ada di Aceh sesuai dengan peraturan yang ada,” pungkasnya.[]

Baca juga: