Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaNewsAnggota DPRK Pertanyakan...

Anggota DPRK Pertanyakan Pokir tak Tertampung Dalam APBK, Ini Jawaban Wabup

BLANGKEJEREN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues, Al Amin, mempertanyakan kepada eksekutif mengapa usulan program/kegiatan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan sering tidak tertampung dalam APBK. Pernyataan itu disampaikan Al Amin saat rapat pembahasan Pokir dewan tahun 2022, di Gedung DPRK Gayo Lues, Rabu, 3 Februari 2021.

Dalam rapat dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Gayo Lues, H. Said Sani, Sekda Ir. Rasyidin Porang, Kepala Bappeda, Ketua dan Anggota DPRK, Al Amin mempertanyakan untuk apa dilakukan rapat pembahasan Pokir dewan tersebut.

“Belakangan ini juga sering dibuat rapat semacam ini, tapi Pokir yang dikeluarkan anggota dewan tidak tertampung dalam APBD. Jadi, sebelum rapat kita lakukan lebih lanjut, saya mempertanyakan untuk apa rapat Pokir ini, apakah sekedar dibuat-buat saja atau mau dimasukkan ke dalam program tahun 2022,” kata Al Amin.

Al Amin mengaku tidak mau kejadian tahun sebelumnya terulang lagi. Sesudah Pokir dewan diusulkan ke Pemda malah tidak terealisasi. Kalaupun rapat harus dilanjutkan, kata dia, maka realisasinya harus jelas seperti apa.

Wakil Ketua I DPRK Gayo Lues, H. Ibnu Hasim, bersama Ketua DPRK H. Ali Husin, yang membuka rapat itu mengatakan berkaitan dengan pembangunan tahun 2022, anggota dewan agar menyampaikan Pokirnya selambat-lambatnya hari ini.

“Pokir selama ini dicatat dalam bentuk catatan, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRK, dan Ketua DPRK menyerahkan kepada Pemda Gayo Lues,” katanya seraya berharap Pokir ini bisa dilakukan transparan, tepat waktu dan disampaikan secara langsung.

Wabup Gayo Lues, H. Said Sani, menanggapi pertanyaan anggota dewan mengatakan rapat Pokir ini tidak ubahnya seperti Musrenbang di kecamatan. Apa yang disampaikan masyarakat tidak pernah maksimal yang menyebabkan masyarakat tidak peduli lagi dengan Musrenbang.

“Kenapa usulan Musrenbang dan Pokir ini tidak bisa semuanya tertampung dalam anggaran, karena keterbatasan anggaran kita. Jadi, kita berharap dengan keterbatasan anggaran, semua program tepat sasaran, menutupi kelemahan, dan menutupi kekuarangan,” kata Said Sani.

Menurut Said Sani, Pokir dewan sangat diperlukan untuk pembangunan Gayo Lues ke arah lebih baik. Setelah Pokir itu disampaikan, maka akan dipilih yang prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran daerah.

Kepala Bappeda Gayo Lues, Jata, S.E., mengatakan secara umum Pokir itu merupakan saran dan masukan dari dewan, dan diselaraskan perumusan kegiatan pada pemerintah daerah tahun 2021. Kemudian saran dan masukan itu dikumpulkan, serta dirumuskan di kabupaten dan dituangkan dalam rencana kerja tahun 2022.

“Antara kebutuhan dan kemampuan (anggaran daerah) saat ini tidak sesuai. Jadi, kemampuan dan kebutuhan sama sekali tidak berbanding lurus,” kata Jata.[]

 

Baca juga: