LHOKSEUMAWE — Ketua Search and Rescue (SAR) Kota Lhokseumawe, M. Idrus, mengatakan untuk tahun 2017 ini pihaknya hanya dibantu dana operasional sebesar Rp25 juta oleh pemerintah kota. Jumlah itu katanya mencakup untuk biaya honor 22 anggotanya. Masing-masing hanya mendapat Rp100 perbulan.
Jumlah tersebut jauh dari kata cukup, karena layaknya pemerintah harus membantu Rp160 juta, sebenarnya itu juga masih minim, bila dibandingkan dengan tugas SAR yang selalu berhadapan dengan maut, kata M. Idrus kepada portalsatu.com, Minggu, 27 Agustus 2017.
Ia mengatakan, dana yang disediakan tahun ini hanya cukup untuk operasional sampai Maret saja, sedangkan saat ini pihaknya benar-benar tidak memiliki dana sepeser pun. Alhasil sejumlah kegiatan seperti patroli pantai setiap pekan dan hari libur tidak berjalan lagi. Kecuali kegiatan pertolongan seperti ada orang tenggelam.
Bisa saya katakan, saat ini kami hanya bekerja atas dasar panggilan kemanusian dan pertimbangan hati nurani. Terkadang uang untuk kebutuhan keluarga terpaksa kami gunakan bila ada panggilan orang tenggelam. Itu pun untuk lokasi yang dekat, sedangkan untuk lokasi jauh seperti di Pulau Semadu, kami angkat tangan, terangnya.
Perlu diketahui juga, katanya, selama tiga tahun terakhir, dana operasional untuk SAR terus menurun, tahun lalu hanya Rp60 juta. Ditambah lagi sampai saat ini SAR Lhokseumawe belum memiliki mobil operasional, peralatan selam yang terbatas dan kondisi juga sudah tidak layak pakai serta boat yang sudah rusak.
Kalau ada laporan ada orang tenggelam di lokasi jauh, kami harus numpang mobil warga, kalau untuk lokasi yang dekat-dekat seperti Ujong Blang ya semua alat selam kita angkut pakai becak pakai ongkos sendiri, kata Idrus.
Ia berharap, Pemerintah Kota Lhokseumawe tergerak hati untuk membantu SAR dengan dukungan anggaran yang memadai. Apalagi sejak dibentuk setelah bencana gempa tsunami, SAR Lhokseumawe terus eksis dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, di laut maupun darat. Apalagi secara Undang undang nomor 29 tahun 2014 tentang SAR, operasional kegiatan SAR harus dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah.
Saya dan rekan-rekan lain ingin membicarakan hal ini dengan wali kota baru, ya harapannya dana operasional tahun depan bisa ditingkatkan, dengan demikian, kegiatan SAR bisa kembali normal, kata Idrus.[]
