BANDA ACEH – Masa pemerintahan pasangan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf sudah memasuki tahun terakhir. Namun peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan, dinilai belum juga terwujud.
“Pasangan ‘Zikir’ sangat pantas menyandang predikat gagal!” Demikian pernyataan Koordinator Masyarakat Pro-Demokrasi (MPD) Zulfiansyah Lumna, melalui surat elektronik diterima portalsatu.com/, Senin, 28 maret 2016.
Zulfiansyah menyebut kemiskinan dan angka pengangguran terus meningkat di tengah situasi anggaran yang semakin meningkat pula. Ini menjadi bukti instrumen pemerintahan di Aceh kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan program-program pembangunan yang prorakyat.
“Sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh untuk tidak mengakui kegagalannya dalam mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk penyejahteraan rakyat,” kata Zulfiansyah.
Selain itu, Zulfiansyah melanjutkan, ketidakmampuan tersebut menunjukkan struktur SKPA lebih dominan diisi oleh sosok yang sama sekali tidak kredibel. Permasalahan di pemerintahan Aceh dinilai semakin hari kian merisaukan publik.
“Tidak hanya persoalan kinerja SKPA yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, serta ditambah hubungan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang memprihatinkan. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah perintah Gubernur yang kerap diabaikan oleh SKPA,” ujarnya.
Menurut dia, semua persoalan ini dinilai serius dan ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pembangunan Aceh hingga tahun 2017. Jangan sampai, kata dia, pemimpin Aceh, baik gubernur dan wakil gubernur justru diam melihat kinerja lelet para bawahannya. Karena baik buruknya pemerintahan periode ini akan ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhir ini. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, kata dia, sebagaimana yang kitaketahui, tak ada terobosan yang berarti.
“Kita berpendapat bahwa untuk terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, maka sangat dibutuhkan kinerja SKPA yang lebih baik agar semua perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan secara maksimal dalam satu tahun sisa pemerintahan Zikir,” kata Zulfiansyah.
Ia juga berharap setiap SKPA yang mengelola anggaran harus transparan dan memublikasikan kemana saja aliran dana tersebut terserap. “Selama ini belum pernah ada SKPA yang memublikasikan capaian kinerja dan serapan anggaran ke publik dengan rinci,” ujar dia lagi.
MPD mendesak gubernur dan wakil gubernur segera mengevaluasi SKPA yang tidak bekerja dengan baik guna memutus mata-rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini, agar pembangunan Aceh dalam satu tahun terakhir dapat dirasakan oleh masyarakat.[] (rel)
