LHOKSUKON – Aktivis mahasiswa, Muslem Hamidi, menilai alokasi belanja dalam APBA 2019 belum memihak kepada kepentingan rakyat.
“Dan kita juga patut mencurigai pemerintah, baik dari eksekutif maupun legislatif ini sudah melakukan persekongkolan kerja sama untuk mengejar keuntungan dari uang rakyat,” kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com/, Senin, 7 Januari 2019, malam.
“Itu bisa kita lihat dari banyaknya jumlah alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, misalnya. Untuk biaya perjalanan dinas di daerah saja itu menghabiskan hampir 300 miliar, belum lagi biaya dinas luar kota bahkan ada yang keluar negeri,” ujar mantan Ketua BEM Unimal itu.
Muslem juga menyayangkan alokasi belanja barang dan jasa amat besar, mencapai Rp6 triliun lebih. Sementara belanja modal hanya Rp3 triliun lebih. “(Belanja modal) setengah dari belanja barang dan jasa, padahal belanja modal ini jauh lebih banyak dapat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Artinya, kita melihat dan menilai bahwa anggaran 2019 ini belum memihak kepada masyarakat,” tegasnya.
“Kita juga menduga ini sengaja dilakukan demi kepentingan segelintir pejabat baik itu dari birokrat maupun politisi (politikus). Ke depan juga ini memasuki tahun politik, kita menduga ini ada upaya untuk menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik tahun depan. Ini sangat berbahaya. Kita berharap kepada aparat penegak hukum, (dan) juga elemen sipil harus mengawasi pelaksanaan anggaran ini,” kata Muslem.
Sementara dari sisi pendapatan, kata Muslem, APBA sangat bergantung pada dana Otsus. “Di mana hampir dari setengah APBA, lebih dari 50 persen itu dari dana Otsus. Untuk tahun ini misalnya sebesar 8 triliun lebih,” ujarnya.
“Sementara Pendapatan Asli Aceh (PAA) itu hanya 2 triliun lebih, hanya sekitar 15 persen dari APBA. Kalau PAA-nya saja hanya sekitar 15 persen, lantas setelah berakhirnya dana Otsus, Aceh ini akan bagaimana? Untuk belanja pegawai saja mencapai 19 persen. Artinya, PAA saja belum mampu untuk membayar biaya belanja pegawai, ini belum lagi untuk kebutuhan lainnya,” kata Muslem.
Oleh karena itu, Muslem berharap Pemerintah Aceh harus lebih memerhatikan dan memikirkan cara untuk meningkatkan PAA. “Karena keberhasilan pemerintah itu dilihat dari berhasilnya meningkatkan pendapatan asli daerah. Bukan seperti ini, malah dengan sengaja mencari keuntungan dengan menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
“Kita curiga legislatif dengan sengaja meloloskan anggaran ini, karena mungkin sudah mendapatkan kesepakatan yang sama-sama merasa diuntungkan. Ketika kita tidak bisa lagi berharap pada legislatif, maka elemen sipil harus bergerak dan mengawasi ini. Agar uang rakyat itu harus tepat sasaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Muslem.[]
