Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaAPBK 2017 Belum...

APBK 2017 Belum Disahkan, Lhokseumawe Terancam Kena Sanksi Ini

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe terancam kena sanksi penundaan penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, sampai saat ini Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK tahun 2017 belum disahkan. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe belum menyerahkan rancangan KUA PPAS kepada DPRK.

(Baca: Dewan Sesalkan TAPK Lhokseumawe Belum Serahkan KUA PPAS 2017)

Sanksi penundaan penyaluran dana perimbangan bagi pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan APBD 2017, ditegaskan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo. Surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota itu No. S-796/PK/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Penyampaian APBD Tahun 2017.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa APBD kepada Menteri Keuangan c/q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berjalan,” bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir isi surat itu atau poin nomor 3 ditegaskan, “Bagi daerah yang tidak menyampaikan data dimaksud secara lengkap dalam batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan”.

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 ditegaskan, “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2017”.

Sekretaris Daerah Lhokseumawe Bukhari AKs., menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Selasa, 31 Januari 2017, mengakui pihaknya belum menyerahkan KUA PPAS kepada DPRK. Soal kapan akan diserahkan ke dewan, Bukhari menolak memberikan penjelasan. “Dikonfirmasi ke Pak Nazar (Nazaruddin, Plt. Wali Kota Lhokseumawe) saja, biar satu pintu penjelasannya,” kata Bukhari.[](idg)

Baca juga: