LHOKSEUMAWE – Alokasi belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBK Perubahan (APBK-P) Kota Lhokseumawe tahun 2016 bertambah mencapai Rp21,981 miliar lebih. Padahal, APBK-P atau Perubahan APBK (P-APBK) mengalami defisit cukup besar.

Data diperoleh portalsatu.com dari Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016, Kamis, 3 November 2016, jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp28,248 miliar lebih, bertambah Rp13,543 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp14,705 miliar lebih.

Jumlah belanja bansos setelah perubahan Rp26,557 miliar lebih, bertambah Rp8,438 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp18,119 miliar lebih. Artinya, total penambahan hibah dan bansos setelah perubahan Rp21,981 miliar lebih.

Sementara itu, jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1,167 triliun lebih, bertambah Rp137,973 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp1,029 triliun lebih. Belanja daerah setelah perubahan Rp1,233 triliun lebih, bertambah Rp93,703 miliar lebih dari sebelum perubahan Rp1,139 triliun lebih. Defisit anggaran sebelum perubahan Rp110 miliar, sedangkan setelah perubahan Rp65,730 miliar lebih.

Sebelumnya, Sekretaris Kota Lhokseumawe Bukhari A.Ks., mengatakan, APBK-P 2016 senilai Rp1,1 triliun lebih. Ia mengakui Lhokseumawe masih mengalami defisit cukup besar.

“Dalam perubahan (APBK-P 2016) sekitar Rp100 miliar lebih,” kata Bukhari menjawab portalsatu.com usai mengikuti rapat paripurna istimewa DPRK tentang penyampaian visi dan misi calon wali kota-wakil wali kota Lhokseumawe, 28 Oktober 2016. (Baca: APBK-P Lhokseumawe Defisit Capai Rp100 Miliar Lebih)

Dikonfirmasi kembali soal defisit tersebut, Bukhari mengatakan, angka dalam APBK-P masih bersifat perkiraan. “Nanti pada Desember (2016) baru jelas angka yang pasti,” ujar Bukhari ditemui portalsatu.com di teras kantor Wali Kota/Sekretariat Kota Lhokseumawe, Jumat, 4 November 2016.

Ditanya mengapa alokasi belanja hibah dan bansos bertambah mencapai Rp21,981 miliar lebih setelah perubahan, padahal APBK-P 2016 mengalami defisit cukup besar, Bukhari mengatakan, “Jika target penerimaan tidak tercapai, bisa tidak terealisasi semuanya (belanja hibah dan bansos)”.

Bukhari menyebut sejauh ini belanja hibah dan bansos yang dialokasikan dalam APBK-P 2016 belum direalisasikan semuanya. Namun, Bukhari menolak memberi tanggapan saat ditanyakan apakah penambahan alokasi hibah dan bansos lantaran tahun 2016 merupakan “tahun politik”.[](idg)