BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Abulyatama (BEM Unaya) menyayangkan sikap tunduk dan menyerah pada kekuasaan tanpa alasan dan dasar yang faktual. Tindakan yang dilakukan BEM USK dengan mengklaim atas nama BEM se-Aceh, merupakan pecelehan terhadap BEM se-Aceh secara kolektif.
Ketua BEM Fakultas Hukum, Unaya, Andre Agustyan, mengatakan penyerahan penghargaan yang diberikan oleh salah satu BEM Unsyiah itu sungguh sangat mencederai independesi mahasiswa. Menurutnya, dengan pemberian penghargaan itu dapat ditafsirkan seolah-olah Gubernur Zaini Abdullah telah sukses membangun Aceh 5 tahun ini.
“Padahal zero (kosong), prestasinya hanya mutasi dan pembangunan yang stagnan dan monoton. Kami sangat menyayangkan langkah yang dilakukan tersebut, seolah-oleh BEM-BEM yang ada di Aceh dapat dikoordinir oleh satu pihak. Ini sangat jelas kontraproduktif dengan realitas,” kata Andre, melalui siaran pers yang dikirim ke portalsatu.com, Senin, 19 Juni 2017 malam.
Dia menilai apa yang dilakukan BEM Unsyiah ini sangat miris sekali. Menurutnya, badan eksekutif mahasiswa seharusnya mencerminkan pihak pengontrol jalannya pemerintahan sebagai representatif dari rakyat Aceh.
“Pemberian penghargaan tersebut kami menilai sangat keliru diberikan, dikarenakan masih banyak program-program yang belum terealisasi dengan semestinya,” katanya lagi.
Dia menyebutkan banyak hal yang masih perlu ditelusuri selama Zaini Abdullah menjabat. Hal inilah yang dinilai agar BEM se-Aceh tidak perlu latah memberi penghargaan semacam itu.
“Apalagi pencatutan nama BEM se-Aceh tersebut bisa merusak independensi mahasiswa selaku agent of change,” ujarnya.
Dia mengatakan, BEM se-Aceh bukan OSIS yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi, kata dia, mahasiswa tidak mempunyai dana untuk memberikan semacam penghargaan tersebut.
“Dalam kesempatan ini kami mengecam tindakan pencitraan Doto Zaini di ujung pemerintahannya. Seharusnya audit BPK Ri terhadap pembangunan masjid yang koruptif dan berbagai persoalan lainnya diselesaikan agar tidak menjadi beban terhadap pemerintahan Aceh ke depan,” kata Andre.[] (*sar)
