CERITA tentang setoran seperti kasus Dispora Aceh bukan isapan jempol belaka. Cerita seperti Kadis Pora Aceh, Iskandar Zulkarnen, hanya ketemu apes saja. Namun di balik kisah ini ada sesuatu yang layak ditelisik. Kenapa masalah ini bisa muncul ke publik? Adakah sang kepala dinas amat rakus?
Dia diduga memiliki alasan memeras bawahan. Bisa untuk memenuhi pundi-pundinya atau bisa jadi untuk setoran bagi sejumlah pihak yang mendapuknya di kursi empuk itu. Sebab soal setoran dari bawah ke atas itu hal biasa.
Bohong bila ada pejabat yang mengaku hal itu tidak terjadi. Umumnya itu dilakukan pejabat walau itu amat salah. Dalam kasus ini, Iskandar terbukti gagal mengendalikan anak buahnya. Pembocoran ke publik bisa jadi sebagai perlawanan para bawahannya. Bisa jadi ini bentuk penunjukan hegemoni “asoe lhok” Dispora.
Iskandar memang bukan birokrat. Dia birokrat BKO dari Unimal. Bisa jadi ini sisi lemah dia. Merasa hebat dan kemudian melaksanakan tugas dengan penuh otoritatif. Sehingga dia “ji sipak tumet” oleh anak buahnya.
Semoga kasus ini menjadi pelajaran banyak pihak. Bila ditamsilkan bahwa ketika sudah masuk ke dalam birokrasi maka Anda harus memposisikan diri sebagai kawanan “pancuri tujoh”. Menggarong dan wajib berbagi dengan benar. Bila tidak akan timbul perlawanan oleh kelompok sendiri.
Apalagi pimpinan model Iskandar yang belum pengalaman. Tentu saja jabatan itu akan disasar banyak orang. Maka tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan bila tak ingin tergelincir. Terlepas benar atau tidak, siapapun tidak bisa mengklaim. Tapi publik pasti percaya perilaku itu umum di birokrasi.
Iskandar dan para pembocor adalah “Cina saboh geudong”. Mungkin di Dispora “hana sabe weuek”. Maka dibocorkan ke publik. Inilah potret penyelenggara negeri. Potret pelayan rakyat. Bagi mereka jabatan adalah tujuan. Bukan sebagai alat atau sebuah proses pengabdian. Bukan sarana untuk cuma bekerja sesuai tugas, tapi juga sarana cari lebih dengan berbagai cara.
Bisa saja mereka berbicara bak orang suci. Bisa saja penampakan perilaku laksana kisah malaikat tapi sesungguhnya mereka sedang bersandiwara. Seperti penyakit kulit kudis atau kurap yang membuat gatal kulit. Digaruk tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada sensasi nikmat saat menggaruknya. Tapi kudis dan kurap malah melebar.
Negara memberi ruang bagi birokrat seperti ini ibarat kita memelihara penyakit kulit. Membuat terganggu dan terus tumbuh. Negara telah gagal menghentikan birokrat “kudisan”. Kasus seperti ini dipastikan tidak ada penyelidikan lebih lanjut.
Negeri ini diselenggarakan oleh mereka yang miskin integritas. Oleh mereka yang tanpa rasa. Tanpa cita-cita selain cuma untuk mengumpulkan pundi-pundi haram. Tidak ada dalam sejarah negeri ini kita lihat ada sidang etik bagi mereka. Negara melepaskan penyelenggaranya pada mereka yang memposisikan diri sebagai parasit.
Kasus ini menggambarkan betapa budaya korupsi amat kronis. Meskipun rekruitmen yang dilakukan dari berbagai asal muasal. Namun ketika para pejabat masuk ke birokrasi maka langsung ikut korupsi. Maka jangan harap ada rasa malu. Jangan harap mereka akan mengambil tanggung jawab. Yang terjadi adalah menutup semua pintu opini buruk itu.
Mereka kembali membersihkan diri dengan kata-kata. Mereka akan menciptakan alasan untuk bebas dari tudingan. Mereka akan tampil dengan cara apapun menutup kasus ini. Maka kita tunggu saja akibat dari kasus ini. Siapa yang sukses saling menyingkir. Akankah drama ini berakhir senyap. Atau akan ada korban jatuh? Waktu akan menjawabnya.[]