SUBULUSSALAM – Pondok pesantren (ponpes) atau dayah di Kota Subulussalam membutuhkan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menempatkan pengajar berstatus PNS di pesantren/dayah, khususnya guru bidang studi yang mengelola pendidikan formal.
Demikian bunyi salah satu rekomendasi dalam rapat evaluasi dan diskusi pendidikan dayah/pesantren yang diprakarsai MPD Subulussalam di Ponpes Raudhatul Jannah, Kamis, 5 April 2018.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Komisi D DPRK Subulussalam, Syahrizal Chaniago, S.H., yang juga Pimpinan Pesantren Mardhatillah. Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diwakili salah seorang Kabid, Adnan, S.Ag., juga sebagai Pimpinan Pesantren Thariq Bin Ziad. Selanjutnya, Wakil Ketua MPU Kota Subulussalam, H. Mansur Bako, S.PdI., yang juga Pimpinan Pesantren Almansuriyah dan Ustaz Amrullah, S.Hi., M.A., Pimpinan Pesantren Raudhatul Jannah serta para pimpinan pesantren lainnya se-Kota Subulussalam.
Selain membutuhkan PNS, Dinas Pendidikan Kota Subulussalam juga diharapkan menempatkan guru kontrak mengajar di dayah/pesantren, bukan hanya di pendidikan formal saja.
Ketua MPD Subulussalam, Jaminuddin, mengatakan dayah/pesantren benteng pertahanan terbaik bagi umat Islam. Oleh karena itu, butuh dukungan pemda untuk memajukan dayah/pesantren di Kota Subulussalam.
Sekretaris Komisi D DPRK, Syahrizal, mengatakan akan berjuang untuk memajukan dayah/pesantren. Lembaga pendidikan itu membutuhkan air bersih, MCK serta dapur umum, termasuk asrama yang representatif agar para santri dan guru lebih bersemangat untuk menciptakan regenerasi dunia akhirat.[]
