SUBULUSSALAM – Sekretaris Partai Hanura Kota Subulussalam, Zulyadin, menilai Wali Kota Merah Sakti ingin membalikkan fakta dengan menyebutkan aksi walk out Wakil Ketua I DPRK, Hj. Mariani Harahap pada sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK 2019 pada 30 November lalu karena tidak cinta kepada daerah.
“Kami berharap wali kota jangan membuat gaduh dengan membalik fakta. Justru kami menganggap beliaulah yang sudah tidak cinta lagi terhadap daerah. Karena hanya memikir program yang banyak untung yang dimasukan di APBK,” kata Zulyadin kepada portalsatu.com/, Rabu, 5 Desember 2018.
Klarifikasi ini disampaikan Zulyadin menanggapi pernyataan Wali Kota Merah Sakti kepada salah satu unsur pimpinan dewan walk out saat paripurna DPRK. Pernyataan itu disampaikan Merah Sakti dalam pidatonya pada kegiatan Pencanangan Kampung KB Raja Mengkuta di Kampung Longkip, Selasa (kemarin).
Zulyadin mengatakan, tindakan kader Hanura, Hj. Mariani Harahap walk out karena menilai Rancangan Qanun APBK (RAPBK) 2019 tidak kredibel, banyak terindikasi pendapatan fiktif dimasukkan. Beberapa di antaranya pendapatan bersumber dari DID Rp12 miliar, hibah Rp2 miliar dan dana SiLPA Rp3,4 miliar.
“Pendapatan semua ini berkaitan langsung dengan bertambahnya belanja di APBK 2019. Jika pendapatanya semu belanja riil, maka ini akan memperlebar defisit,” ungkap Zulyadin.
Menurut Zulyadin, memasukkan pendapatan semu ke dalam RAPBK melanggar Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran 2019. Karena itu, Wakil Ketua I DPRK, Hj. Mariani Harahap memprotes keras sistem penganggaran yang tidak kredibel.
“Pertanyaanya apakah salah kita kritisi? Apakah kita tidak cinta daerah mengkritisi rencana jahat seperti ini,” kata Zulyadin balik mempertanyakan.
Menurut Zulyadin, tindakan Hj. Mariani Harahap walk out dari sidang paripurna merupakan bukti kecintaannya terhadap Kota Subulussalam. Istri wali kota terpilih, H. Affan Alfian Bintang, itu secara lantang menyuarakan agar gaji honorer dibayar 12 bulan penuh dari sebelumnya hanya 8 bulan dialokasikan.
Zulyadin menyebutkan, kritikan yang disampaikan Hj. Mariani Harahap dari Partai Hanura sebuah tindakan wajar-wajar saja mengingat Hanura Partai pengusung pasangan wali kota terpilih yang akan melaksanakan realisasi APBK 2019 setelah masa jabatan Merah Sakti berakhir 5 Mei nanti.
“Namun yang jadi pertanyaan kenapa wali kota menjawab aksi walk out saat acara di Kampung Longkip, kenapa tidak pada saat paripurna kemarin,” tanya Zulyadin.
“Kalau wali kota cinta sama daerah, kenapa jembatan dan jalan Longkib tidak bangun, kenapa dibiarkan rusak begitu. Mana tanda cinta wali kota kepada daerah,” ungkap Zulyadin.
Terkait Anharuddin yang juga kader Hanura mengikuti sidang sampai akhir, Zulyadin menyebutkan, aksi walk out tidak ada instruksi khusus, itu dilakukan Hj. Mariani Harahap secara spontanitas karena pandangan aspirasinya tidak dibacakan Fraksi Sepakat Bersama.
Selain itu, Zulyadin juga menyinggung masalah Peraturan Wali Kota (Perwal), 1, 2 dan 3 yang tidak dianggarkan pada APBK 2018 akan menjadi beban APBK 2019.
“Karena itu tidak dianggarkan di 2018, jadi ada kemungkinan dibebankan di APBK 2019, jadi ada belanja semu di 2019 inikan lagi proses evaluasi,” ucap Zulyadin kembali mengungkit karena menurutnya sistem penganggaran APBK 2019 tidak kredibel.[]
