BANDA ACEH – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Dr. Amri, S.E., M.Si., mengungkapkan indeks daya saing Aceh masih rendah.
Amri mengungkapkan itu dalam diskusi publik di 3in1 Coffee Lampineung, Banda Aceh, 1 Maret 2019. Diskusi publik hasil kolaborasi Komunitas Titik Temu dengan HMI Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah ini dilatarbelakangi hasil penelitian Dr. Amri tentang indeks daya saing provinsi-provinsi di Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian Amri, tahun 2016 indeks daya saing Provinsi Aceh berada pada peringkat ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia (Kalimantan Utara tidak masuk perhitungan).
Peringkat pertama ditempati Provinsi DKI Jakarta dan posisi paling bawah Provinsi Bengkulu (33). Kondisi ini serupa dengan tahun 2015, indeks daya saing Provinsi Aceh berada pada peringkat 26. Sedangkan 2014, Aceh peringkat 28.
Menurut Amri, ada empat variabel yang diukur dalam menentukan indeks daya saing, yaitu bidang pemerintahan dan insitusi publik, bidang keuangan dan tenaga kerja, bidang kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dan bidang stabilitas ekonomi makro.
Amri yang juga Direktur Center for Public Policy and Development Studies (CPDS) menilai, rendahnya indeks daya saing Aceh disebabkan tingkat korupsi yang tinggi, akuntabilitas yang rendah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang amburadul, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang lemah serta kapasitas kepemerintahan provinsi yang juga lemah.
Untuk bidang kondisi keuangan dan tenaga kerja, hal ini ditandai dengan rendahnya daya saing di bidang keuangan, bisnis dan tenaga kerja disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di perusahaan. Baik tidak menyalurkan kredit usaha mikro ke sektor riil, tingkat pengangguran masih tinggi dan tingkat produktivitas secara keseluruhan di provinsi Aceh masih rendah pula.
Untuk bidang kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, hal ini ditandai dengan daya saing di bidang infrastuktur disebabkan kualitas infrastruktur fisik yang rendah, jalan tol belum ada, kualitas infrastruktur teknologi informasi di gampong-gampong/pedesaan relatif belum tersedia. Sementara kualitas hidup, pendidikan, dan stabilitas sosial juga masih rendah disebabkan kualitas hidup, pendidikan yang rendah, dan kualitas lingkungan hidup juga rendah.
Untuk bidang stabilitas ekonomi makro, dari 18 indikator yang diteliti indek daya saing di bidang stabilitas ekonomi makro/perekonomian Aceh ditandai dengan ekspor lebih rendah dibandingkan impor, keterbukaan perdagangan dengan luar negeri serta rendahnya penanaman modal asing (investor). Juga tidak ada promosi yang gencar dalam pengelolaan investasi, dan rendahnya penanaman modal domestik atau investor dalam negeri.[](Jauhar/rilis)
