BANDA ACEH – Forum pemuda Aceh Besar melalui Fokus Gempar berharap agar Mawardi Ali-Husaini A Wahab untuk mengevaluasi kebijakan daerah yang belum berdampak baik terhadap pembangunan dan investasi. Mereka juga meminta kepala daerah untuk memaksimalkan pemberdayaan asset untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Fokus Gempar, Sirathallah, melalui surat elektronik kepada portasatu.com, Minggu, 23 Juli 2017. Dalam surat tersebut, Sirathallah juga meminta kepala daerah Aceh Besar menjadikan Meuligoe Bupati sebagai sarana penting tempat pengambilan keputusan. “Seperti tempat pertemuan, pelantikan pejabat, dan lain-lain,” katanya.
Dia juga meminta bupati dan wakil bupati untuk memperkuat kontrol terhada gampong dalam penggunaan dana desa.
“Secara khusus kami memohon agar SK Bupati No. 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian 28 Keuchik dievaluasi kembali, karena kebijakan tersebut saat itu dilakukan dengan sangat emosional, saat ini sedang banding di pengadilan tinggi,” katanya.
Menurutnya Aceh Besar akan semakin maju dan berkembang jika masyarakat bersama-sama ikut bekerja secara optimis, memperkuat kembali rasa persatuan dan gotong royong. “Kehadiran pemerintah di tengah tengan masyarakat akan semakin memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah,” ujarnya.[]
