BANDA ACEH – Koordinator Front Revolusioner Muda Aceh (FoRMa Aceh) Muhammad Iqbal Faraby didamping Ketua BEM FH Unmuha Hamdani menanggapi persoalan pemadaman listrik yang marak terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, pemadaman listrik tersebut cukup berdampak kepada masyarakat luas.
“Jika pimpinan PT. PLN tidak mampu memberikan pelayaan prima kepada masyarakat, maka copot saja dari jabatannya. Masyarakat sudah memberikan kewajibannya untuk membayar iuran tepat waktu, tapi masih saja ada pemadaman listrik,” ujar Iqbal melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 23 Maret 2016.
Menurutnya, ketersediaan daya listrik Aceh sudah memadai dengan beroperasinya PLTU di Nagan Raya. Namun, pemanfaatan suplai energi serta mekanisme pendistribusiannya dinilai belum maksimal.
“Tidak hanya soal pemadaman saja, di sisi lain juga petugas pencatat kwh di rumah-rumah warga juga sering kali asal-asalan, sehingga tagihan pun kadang membengkak. Itu juga disebabkan tidak tegasnya pimpinan (PLN) dalam memberikan arahan serta sanksi bagi petugas yang lalai. Petugasnya terkadang asal-asalan dalam menjalankan tugasnya,” kata Iqbal.
“Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban. Bagaimana tidak, pedagang kecil yang menjajakan sayur-sayuran atau buah-buahan umumnya menyimpan dagangannya di dalam kulkas. Jika pemadaman listrik berlangsung empat sampai enam jam maka sayur dan buah-buahan itu akan busuk,” kata dia lagi.
Hamdani menambahkan, dampak buruk akibat pemadaman listrik tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat kelas bawah, tapi juga dirasakan warga kelas menengah dan pelaku usaha.
“Masyarakat kelas menengah pun merasakan dampak buruk pemadaman listrik. Pertama soal rusaknya barang elektronik seperti komputer, mesin foto kopi dan sebagainya. Belum lagi para pengusaha yang harus berhenti berproduksi ketika arus listrik mati. Jikapun ada mesin genset, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Hal ini membuat investor harus berpikir dua kali untuk berinvestasi di Aceh, khusunya di Kota Banda Aceh. Tentunya ini berdampak buruk bagi perekonomian kita,” katanya.
Senada dengan Iqbal Faraby, Hamdani menuntut General Manager PT. PLN Regional Aceh untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tak layak menduduki jabatan tersebut.
“Jika keinginan masyarakat ini tidak mendapat respon dari PT. PLN, kami akan menurunkan massa serta meminta pemerintah mencopot GM PT. PLN Regional Aceh. Dalam waktu dekat kami juga akan menyurati PT. PLN Pusat serta Pemerintah Aceh terkait hal tersebut, tutupnya.[]
