Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsFraksi Gerindra-PKS: Penyakit...

Fraksi Gerindra-PKS: Penyakit Lama Harus Segera Diobati

BANDA ACEH – Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh menyampaikan beberapa catatan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016. Salah satunya adalah mengingatkan Gubernur Aceh untuk mempercepat proses penentuan pemenang tender proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2016.

“Terkait persoalan keterlambatan dalam penentuan pemenang (pengumuman) hasil tender proyek-proyek pembangunan pada instansi teknis/SKPA, selalu berakibat buruk ke banyak sektor, termasuk perekonomian masyarakat, terlebih karena perputaran uang di Aceh sangat bergantung dari kucuran dana APBA,” ujar Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh, Drs. H. Abdurrahman Ahmad, seperti rilis yang dikirim Media Center DPR Aceh kepada portalsatu.com, Minggu, 31 Januari 2016. 

Dia mengatakan jika pelaksanaan proyek terlambat maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini juga berdampak pada kerawanan sosial dan tindakan kriminal di Aceh. 

Menurut Fraksi Gerindra-PKS, keterlambatan proses tender sudah kerap terjadi meski pengesahan anggaran dilakukan lebih cepat. Keterlambatan tender juga disinyalir membuka peluang terjadinya korupsi dan mempengaruhi daya serap anggaran. 

“Sehingga akan berdampak pada kualitas proyek yang di kerjakan. Ini jelas “penyakit lama” yang harus segera “diobati”. Harus ada formula yang tepat dan cepat dalam mengatasinya sehingga roda pembangunan dan perputaran ekonomi dalam masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Dia mengatakan hal yang sama juga terjadi pada program kegiatan yang penentuan pelaksanaannya tidak melalui proses tender, cukup hanya dengan mekanisme penunjukkan langsung (PL). Akan tetapi program-program seperti ini juga dilaksanakan di akhir tahun anggaran yaitu sekitar bulan November dan Desember.

“Padahal kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran, namun tetap tidak dilaksanakan dan hal ini terus terjadi di setiap tahun anggaran. Maka kami mohon keseriusan saudara Gubernur terhadap persoalan ini,” ujarnya.[](bna)

Baca juga: