BANDA ACEH – Kebijakan perencanaan maupun penganggaran pembangunan yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Aceh cenderung menjadikan Aceh sebagai wilayah pembangunan parsial, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, sosial budaya, hingga pembangunan perekonomian. Kesenjangan pembangunan yang terjadi antar Wilayah Barat Selatan Aceh, Wilayah Tengah Tenggara, dan Wilayah Utara Timur Aceh seakan tidak pernah bisa diselesaikan bahkan terus menjadi wacana (discourse) yang memperluas jarak dan relasi diantara sesama warga Aceh.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Muhammad Saleh, dalam sidang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2016. Sidang ini berlangsung di DPR Aceh pada Sabtu, 30 Januari 2016 kemarin.
Muhammad Saleh mengatakan, kondisi ini diperburuk dengan berbagai usulan pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertentu, tanpa mempertimbangkan ketersesuaiannya dengan berbagai rencana pemanfaatan ruang. Golkar Aceh menilai, pembangunan terkesan hanya sekedar memenuhi hasrat penghuni di wilayah pembangunan, tanpa pernah diarahkan untuk mengembangkan kawasan baru serta keseimbangan antar wilayah.
“Contoh pembangunan yang berorientasi wilayah tertentu tersebut dapat dilihat dalam pembangunan beberapa rumah sakit, baik yang akan berstatus rumah sakit regional maupun rumah sakit yang akan ditingkatkan statusnya. Pembangunan rumah sakit di Kabupaten Pidie yang tiba-tiba muncul di luar tahapan pembangunan rumah sakit regional menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas,” ujar Muhammad Saleh.
Dia mengatakan keterbukaan informasi dan penjelasan yang utuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkenaan dengan hal ini. Sehingga, kata dia, masyarakat dapat memahami dan memiliki berbagai rencana pembangunan.
“Selain perencanaan pembangunan yang masih berorientasi wilayah tertentu, Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar juga berpandangan, prioritas pembangunan dan penganggaran seharusnya lebih dikedepankan kepada upaya pelayanan publik dan perwujudan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menurutnya pembangunan berbagai fasilitas olahraga yang tidak memberikan kontribusi khusus kepada kesejahteraan rakyat, sudah saatnya dihentikan. Jikapun dilaksanakan, kata dia, Pemerintah Aceh harus mampu memastikan pembangunan berbagai fasilitas ke-olahragaan tersebut akan dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga di Aceh.
“Karena itu Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pembangunan fasilitas olahraga yang berbasis prestasi dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat (public sport) harus lebih diutamakan daripada pembangunan fasilitas olahraga yang bersifat eksklusif dan privat,” ujarnya.[](bna)
