BANDA ACEH – Perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi sebuah fenomena yang terus meningkat. Karenanya konsep pengembangan kota yang berkelanjutan dinilai menjadi sebuah keharusan.
Demikian disampaikan oleh Ketua PC GP Anshor Kota Banda Aceh, Azwar AG, S.Pd, kepada portalsatu.com, Kamis, 14 Januari 2016.
Dia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekitar 68 persen penduduk dunia pada 2025 akan tinggal di perkotaan. Namun, kapasitas kota dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas sosial masih sangat terbatas.
“Dengan demikan GP Ansor Kota melihat bahwa partisipasi pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan semua elemen masyarakat tanpa melihat latar belakang politik dan ras,” katanya.
Menurutnya pembangunan hari ini merupakan penyatuan seluruh elemen masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Untuk itu, GP Ansor Kota menilai Banda Aceh semestinya memiliki tiga perencanaan pembangunan untuk menjadi kota moderen.
“Pertama pembangunan ekonomi, dimana sebuah kawasan Banda Aceh perlu memiliki aktivitas bisnis sebagai sarana penghidupan masyarakatnya, karena hampir seluruh masyarakat Aceh menjadikan Banda Aceh sebagai central bisnis,” ujar Azwar.
Hal kedua adalah pilar sosial. Artinya, kata dia, pembangunan kota perlu menyediakan dan menjamin adanya fasilitas agar masyarakat bisa saling berinteraksi. Fasilitas tersebut harus segera dibangun oleh pemerintah kota.
“Fasilitas yang sudah ada seperti taman bermain dan rekreasi belum mengakomodir semua aspirasi masyarakat,” katanya.
Hal ketiga yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah pilar lingkungan, yaitu pengembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah wajib memperhitungkan keberlanjutan dari faktor alam. “Untuk faktor alam, pemerintah kota harus mempunyai perhitungan yang tepat dan cermat mengingat posisi Banda Aceh yang sangat dekat dengan bibir pantai,” katanya.
Azwar mengatakan GP Anssor Kota Banda Aceh juga melihat masih banyaknya persoalan sosial yang perlu dibenahi oleh pemerintah kota, terutama masalah kerukunan antar umat beragama di Banda Aceh. Hal ini senada dengan semakin meningkatnya intensitas konflik berbasis agama yang menyerang kehidupan masyarakat.
“Maka diperlukan kerja sama untuk membangun dan memperbaiki semua sektor pembangunan,” katanya.
Sejauh ini, kata dia, GP Ansor Kota Banda Aceh mendukung penuh penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Menurutnya ini merupakan bentuk perjuangan bagi GP Ansor karena sesuai dengan garis perjuangan organisasi.
“Kita akan merangkul semua elemen untuk sama-sama mengawal penerapan syariat dan mengantisipasi masuknya paham paham radikal yang dapat menghambat visi dan misi pembangunan pemerintah kota,” katanya.[](bna)