Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
Beranda‘Gubernur Mau Begini,...

‘Gubernur Mau Begini, Wagub Mau Begitu’

LHOKSEUMAWE – Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) kini mencapai empat tahun. Dalam perjalanan rezim ini, hubungan Doto Zaini dan Mualem “retak” alias “pecah kongsi”. Kondisi tersebut sangat disesalkan publik lantaran berimbas terhadap tatakelola Pemerintah Aceh. Publik berharap pemimpin Aceh hasil pilkada 2017 tak “jatuh ke lubang yang sama.”

Sosiolog Unimal Dr. Nirzalin, M.Si., menyebut “pecah kongsi” antara Doto Zaini dengan Mualem sudah terlihat terang benderang sejak tahun kedua pemerintahan Zikir. “Ini kemudian menjadi satu basis sebagai cacat bawaan terhadap pemerintahan mereka sampai hari ini,” kata Nirzalin kepada portalsatu.com, di Lhokseumawe, akhir pekan lalu.

“Jadi, miskomunikasi di antara mereka, bahkan ada yang tidak terkomunikasi sama sekali. Beberapa kebijakan yang sudah diputuskan akhirnya tidak terlaksana dengan baik, karena gubernur mau begini, wagub mau begitu. Ini bermasalah,” ujar Nirzalin.

(Baca: JK: Saya Berharap Gubernur Zaini dan Mualem Kompak)

Itu sebabnya, menurut Nirzalin, ke depan Aceh butuh satu pasangan pemimpin yang solid, memiliki pertautan hati hingga akhir pemerintahan. “Maka sebetulnya yang paling penting  ke depan itu, kita perlu gubernur yang memahami politik dengan baik, lalu wakil gubernur yang mampu memahami pemerintahan dengan baik. Memahami pemerintahan terutama dalam memenej semua birokrasi dengan baik,” katanya.

“Sehingga secara ideal, tataran politik terkelola, tataran birokrasi terkelola. Itu baru kemudian menjadi Aceh baru kalau itu terbentuk,” ujar Nirzalin.

(Lihat pula: Gubernur Aceh: Dibutuhkan Saat Ini Kekompakan Mengisi Pembangunan)

Kepala Pusat Studi Sosial, Politik dan Ekonomi Unimal Anismar, M.Si., menilai “pecah kongsi” pemerintahan Zikir lantaran kepentingan keduanya tidak sejalan. “Yang namanya perjalanan politik itu kan semuanya kepentingan,” katanya.

(Baca juga: Wagub Aceh: Hingga Singoh Mutasi Pejabat Hana Dipeuroh Long)

Ia berharap kondisi ini tidak terulang lagi pada masa gubernur dan wakil gubernur Aceh hasil pilkada 2017. “Ke depan kita harapkan jangan sampai antara gubernur dan wakilnya pecah. Karena kalau sudah pecah otomatis antara kebijakan dengan ketentuan yang dibuat tidak akan berjalan,” ujar Anismar.[] (idg)

Baca juga: