Rabu, Juli 24, 2024

Tinjau Venue PON XII,...

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie meminta rekanan terus memacu pekerjaan tiga venue yang...

Wali Nanggroe dan Mualem...

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar...

Balai Syura: Perempuan Aceh...

BANDA ACEH - Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan...

Pemko Subulussalam dan Pemkab...

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemerintah...
BerandaHakim Tolak Eksepsi...

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Penyebar Video Ma’ruf Amin Berkostum Mirip Sinterklas

LHOKSEUMAWE – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum Safwan, terdakwa perkara dugaan penyebar video Ma'ruf Amin berkostum mirip sinterklas. Penolakan itu ditegaskan dalam putusan sela yang dibacakan di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Kamis, 4 April 2019. Majelis hakim menyatakan persidangan berlanjut ke pokok perkara.

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua, Estiono, S.H.,didamping dua Hakim Anggota, Azhari, S.H., dan Sulaiman, S.H. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lhokseumawe dihadiri Fakhrillah, S.H., M.H., dan Almuhajir, S.H. Sedangkan terdakwa Safwan didampingi penasihat hukumnya, Armia, S.H., M.H., Muzakir, S.H., dan Munawir, S.H.

Ketua Tim JPU Fakhrillah ditemui para wartawan usai persidangan mengatakan, sesuai agenda hari ini (Kamis), pihaknya membacakan sanggahan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Setelah jeda beberapa saat, kata dia, majelis hakim kemudian membacakan putusan sela. Dalam putusan sela itu, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa, dan akan dilanjutkan persidangan ke pokok perkara.

“Dalam sidang ketiga ini, kita menyanggah beberapa poin dalam eksepsi penasihat hukum atas dakwaan yang telah kita bacakan dalam persidangan sebelumnya (sidang perdana). Salah satu keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yaitu seharusnya terdakwa disangkakan dengan pencemaran nama baik terhadap Ma’ruf Amin dan masuk ke dalam delik aduan,” kata Fakhrillah.

Menurut Fakhrillah, pihaknya sebagai JPU melihat perbuatan terdakwa itu bukan perkara pencemaran nama baik, tapi lebih kepada tentang memanipulasi atau mengubah dokumen elektronik. Sehingga perbuatan terdakwa itu, kata dia, bukan perbuatan dimaksud penasihat hukum diatur dalam pasal 27 UU ITE yang merupakan delik aduan. Akan tetapi, itu delik biasa sehingga tidak perlu adanya pengaduan dari Ma’ruf Amin. 

“Kami melihat itu bukan pencemaran nama baik terhadap Ma’ruf Amin, tapi kami melihat perbuatan memanipulasi data elektronik,” ungkap Fakhrillah.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Tgk. Safwan, Armia menyebutkan, pihaknya merasa terkejut terhadap majelis hakim yang langsung memberikan putusan sela, di mana dalam putusan tersebut majelis hakim sependapat dengan JPU. “Putusan sela dimaksud adalah melanjutkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Kami dari penasihat hukum tentu mempunyai hak juga untuk melanjutkan upaya hukum hingga putusan akhir,” ujar Armia.

Armia menambahkan, pada sidang mendatang, Senin, 8 April 2018, JPU akan menghadirkan saksi. “Kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga saksi itu bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya dalam persidangan nantinya,” kata dia.

Safwan yang merupakan pengajar di sebuah pesantren di Aceh Utara, disidangkan sebagai terdakwa di PN Lhokseumawe sejak 27 Maret 2019. JPU mendakwa Safwan melanggar pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau melanggar pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE, atau pasal 14 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.[]

Baca juga: