BANDA ACEH – Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai berpindahnya dukungan PAN dari Muzakir Manaf ke Tarmizi Karim tidak menyalahi aturan dalam berpolitik. Pasalnya saat PAN mendukung Muzakir Manaf tempo hari, partai ini juga tidak menyerahkan SK dari DPP.
“Dibuktikan ketika pendaftaran, tidak menyerahkan (SK) dan tandatangan dalam surat usungan ke Muzakir Manaf,” kata Aryos melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 29 September 2016.
Dia mengatakan sikap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, cenderung offset dalam memutuskan usungan calon kepala daerah. Hal ini disebut Aryos berdasarkan fakta keberpihakan PAN dari Ahmad Farhan Hamid ke Muzakir Manaf, kemudian diberikan kepada Tarmizi Karim.
“Perpindahan PAN ke Tarmizi Karim lebih disebabkan tekanan politik di elit nasional terlalu kuat, sehingga membuat Ketua PAN tidak sanggup lagi menahan badan,” kata Peneliti JSI ini.
Menurutnya sikap inkonsistensi PAN dalam mengusung calon kepala daerah, berdampak kepada perpecahan di internal PAN sendiri. Tidak sebatas itu saja, Aryos juga menilai akan ada sikap tegas Ketua PAN yang dikeluarkan untuk internal partai dan berefek jera.
Aryos juga mengatakan kerja politik kader PAN dalam memenangkan Tarmizi Karim tidak akan maksimal.
Di sisi lain, Aryos mengatakan dukungan PAN untuk Tarmizi Karim juga tidak berdampak besar pada Raihan suara di Pilkada mendatang. Menurutnya setiap kandidat PAN di kabupaten/kota justru lebih memilih untuk memenangkan dirinya sendiri.
“Bisa jadi gerbong milik Tarmizi Karim, tapi isi gerbong akan banyak berkurang lari ke Muzakir Manaf,” kata Aryos.
Meskipun Tarmizi Karim telah memenuhi tiket jumlah kursi di parlemen, tetapi Aryos mengingatkan, dukungan partai tidak berbanding lurus dengan kondisi real di lapangan.
“Karena yang dilihat, pengaruh figur dan kemampuan menyakinkan melalui strategi politik,” ujarnya.
Aryos mengatakan peluang kemenangan secara personal Tarmizi Karim bisa diraih dengan beberapa hal. Pertama, setiap partai pendukung harus mampu menyelesaikan masalah di internal mereka. Hal kedua adalah menguatkan mesin pemenangan, kemudian memperkuat logistik dan finansial.
“Logistik finansial harus kuat, jangan terkesan pelit. Keempat harus mampu mengkoordinir koalisi besar partai pengusung. Jika itu semua tidak mampu dilakukan maka kegagalan di Pilkada berpeluang sangat besar terjadi,” ujarnya.[]