LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya saat ini terkesan mulai sibuk mengklarifikasi kepada anak buahnya (jajaran pemerintah) dan masyarakat tentang defisit anggaran 2016.
(Baca: Wali Kota Suaidi Bicara Defisit Anggaran di Depan Anak Buahnya)
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai upaya klarifikasi wali kota itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Selain itu, penjelasan Wali Kota Suaidi soal penyebab defisit, juga harus dikaji kembali melalui proses evaluasi.
Mestinya wali kota menunjukkan langkat konkret melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari persoalan perencanaan anggaran, besarnya belanja pegawai sampai pentingnya inovasi baru untuk meningkatkan PAD guna memperkecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, ujar Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA Hafidh kepada portalsatu.com, Selasa, 14 Februari 2017.
Itu sebabnya, MaTA memberi sejumlah catatan kepada Pemko Lhokseumawe terkait persoalan anggaran. Pertama, kata Hafidh, Pemko Lhokseumawe selama ini diduga tidak cermat membuat perencanaan anggaran. Seharusnya, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Presiden tentang rincian APBN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sehingga diketahui secara pasti berapa alokasi pendapatan transfer/dana perimbangan untuk Lhokseumawe. Selain itu, TAPK Lhokseumawe mesti berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menyangkut alokasi dana transfer tersebut.
Ini penting supaya Pemko Lhokseumawe tidak meraba-raba atau tidak mereka-reka dalam membuat perencanaan anggaran, kata Hafidh.
Kedua, kata Hafidh, terkait besarnya alokasi belanja pegawai. Perlu dievaluasi apakah jumlah pegawai baik PNS, honorer daerah dan tenaga harian lepas (THL) di Pemko Lhokseumawe sudah sesuai dengan beban kerja atau tidak. Juga perlu dipangkas dana-dana rutin termasuk dana perjalanan dinas yang selama ini tidak efisien, ujarnya.
Ketiga, Hafidh melanjutkan, harus ada inovasi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara siginifikan. Pasalnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama ini masih sangat minim. Penting inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan PAD guna memperkecil ketergantungan Pemko Lhokseumawe kepada pusat. Jadi, eksekutif jangan hanya bisa menghabiskan anggaran yang sudah ada, tapi perlu langkah nyata menggali sumber-sumber potensi PAD, kata Hafidh.
Menurut Hafidh, intinya sangat tergantung dari komitmen atau keseriusan Wali Kota Lhokseumawe untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait ketiga persoalan tersebut. Sehingga ke depan Pemko Lhokseumawe tidak terus menerus jatuh ke lubang yang sama, yakni sebagian anggaran tahun berjalan terpaksa digunakan untuk membayar utang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang gagal dituntaskan pada tahun sebelumnya akibat terjadi defisit.[](idg)