SUBULUSSALAM – Empat pejabat tercantum dalam struktur kebutuhan nomenklatur jabatan kesekretariatan Pengadilan Negeri (PN) Kota Subulussalam. Keempatnya diproyeksikan mengisi posisi strategis untuk mendukung operasional lembaga peradilan di Kota Subulussalam.
Informasi yang diperoleh wartawan pada Sabtu, 14 November 2026, berdasarkan dokumen kebutuhan nomenklatur jabatan Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, mencantumkan empat jabatan dalam struktur sekretariat, mulai dari Sekretaris hingga tiga Kepala Subbagian.
Adapun nama-nama yang tercantum yakni Ediyanwar, S.E., untuk jabatan Sekretaris. Sebelumnya, Ediyanwar menjabat sebagai Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kutacane.
Selanjutnya, Rizki Nurfadhli, S.E., tercantum untuk jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Sebelumnya, ia merupakan Penelaah Teknis Kebijakan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon.
Kemudian, Vebra Raqi Andiki ZM, S.E., untuk jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
Sementara itu, Muhammad Reza Suwandy, S.E., tercantum untuk jabatan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Sebelumnya, ia merupakan Penata Layanan Operasional pada Pengadilan Negeri Blangpidie.
Struktur kesekretariatan tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, khususnya dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, serta urusan umum dan keuangan.
Dengan pembagian tugas pada masing-masing bidang, diharapkan tata kelola administrasi peradilan di Kota Subulussalam dapat berjalan secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran struktur sekretariat juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan operasional Pengadilan Negeri Kota Subulussalam untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
Catatan: Nama dan jabatan tersebut berdasarkan dokumen kebutuhan nomenklatur jabatan yang diperoleh wartawan. Pencantuman dalam dokumen tersebut tidak serta-merta berarti pejabat bersangkutan telah resmi dilantik atau ditetapkan secara definitif.[]
