SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), mengapresiasi penetapan Ketua dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Subulussalam. Kehadiran lembaga peradilan tersebut dinilai menjadi tonggak sejarah baru dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan pada Jumat, 13 November 2026, hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim Mahkamah Agung RI pada 28 Oktober 2026 menetapkan Mustabsyirah, S.H., M.H., sebagai Ketua PN Kota Subulussalam.
Selain itu, lima hakim lainnya juga masuk dalam daftar penempatan untuk memperkuat formasi PN Subulussalam, yakni:
1. Muhammad Ricky Rival, S.H., M.Kn., sebelumnya Hakim PN Tapaktuan.
2. Teuku Aqsha Oktian Mahreza, S.H., M.Kn., sebelumnya Hakim PN Singkil.
3. Azlan Syahrozi Daulay, S.H., M.H., sebelumnya Hakim PN Idi.
4. Imam Wiranto, S.H., M.H., sebelumnya Hakim PN Idi.
5. Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., sebelumnya Hakim PN Takengon.
Dengan demikian, terdapat enam hakim yang masuk dalam formasi penempatan PN Kota Subulussalam, terdiri atas satu ketua dan lima hakim.
Menurut HRB, dengan telah ditetapkannya ketua, hakim, serta perangkat lainnya, masyarakat Kota Subulussalam nantinya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan peradilan.
“Ini merupakan kabar baik dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Subulussalam. Dengan hadirnya Pengadilan Negeri di daerah kita, masyarakat nantinya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pelayanan hukum maupun mengikuti proses persidangan,” ujar HRB, Jumat, 13 November 2026.
HRB mengatakan, kepastian pembentukan PN Subulussalam merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
Menurutnya, pembentukan PN Subulussalam merupakan jawaban atas aspirasi panjang masyarakat yang selama ini menghadapi kendala jarak, waktu, dan biaya ketika harus mengakses pelayanan peradilan di luar daerah.
“Kita memahami bahwa selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, waktu, dan tenaga ekstra untuk mengurus persoalan hukum maupun menghadiri persidangan di luar daerah. Dengan adanya PN Subulussalam, hambatan tersebut diharapkan dapat diminimalisir,” katanya.
HRB menegaskan, kehadiran Pengadilan Negeri bukan sekadar penambahan gedung atau institusi pemerintahan, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ia juga berharap keberadaan lembaga peradilan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memperkuat penegakan hukum di Kota Subulussalam.
Lebih jauh, HRB menilai keberadaan PN Subulussalam juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah. Kepastian hukum yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi, menjaga ketertiban sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pemerintah Kota Subulussalam, lanjut HRB, siap mendukung koordinasi dan sinergi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun seluruh pihak terkait agar tahapan persiapan kelembagaan dan operasional PN Subulussalam dapat berjalan dengan baik.
“Kami dari Pemerintah Kota Subulussalam tentu mendukung penuh kehadiran lembaga peradilan ini. Harapan kita, seluruh proses persiapan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ungkapnya.
HRB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberadaan PN Subulussalam serta bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.
“Ini adalah kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari kemajuan daerah. Kita berharap Pengadilan Negeri Subulussalam dapat memberikan pelayanan yang profesional, transparan, independen, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tutup HRB.[]