Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaIni Kabupaten Termiskin...

Ini Kabupaten Termiskin di Aceh

BANDA ACEH –  Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menyebutkan, persentase tingkat kemiskinan lima kabupaten di Aceh masih sangat tinggi, yakni di atas 21 persen. Lima kabupaten tersebut Gayo Lues, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya.

Hal itu berdasarkan “Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kab/Kota Tahun 2016” yang menyajikan data terbaru mengenai angka kemiskinan di seluruh kab/kota di 34 provinsi seluruh Indonesia dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI, 3 Agustus 2017. Dari data statistik, kemiskinan seluruh kab./kota di Aceh terbitan BPS, menurut hasil kajian IDeAS, menunjukkan tingkat kemiskinan di Gayo Lues sampai 2016 masih yang tertinggi, sama seperti 2015 lalu.

“Dari 23 kab./kota di Aceh, Gayo Lues masih menempati urutan pertama kabupaten termiskin di Aceh yaitu 21,86 persen. Selanjutnya, Aceh Singkil (21,60), Bener Meriah (21,43), Pidie (21,25) dan Pidie Jaya (21,18),” ujar Manajer Riset IDeAS, Khairul Riza Zainal melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Selasa, 8 Agustus 2017.

Catatan IDeAS, selama periode 2015-2016, dari 23 kab./kota, tiga kabupaten mengalami kenaikan angka kemiskinan, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

“Sebaliknya, kita memberikan apresiasi untuk Aceh Barat. Walaupun kabupaten tersebut masih termasuk dalam enam daerah termiskin di Aceh, tetapi sejak tahun 2014 kabupaten ini terus konsisten menekan angka kemiskinan. Tahun 2014 sebesar 22,97 persen, turun menjadi 21,46 di tahun 2015 dan tahun 2016 kembali turun menjadi 20,38 persen,” kata Khairul.

Direktur IDeAS, Munzami Hs., mengatakan; tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah di Aceh berdampak pada tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang masih berada pada angka 16,73 persen periode 2016 tersebut. Sementara, dalam rilis terbaru BPS, angka kemiskinan Aceh periode Maret 2017 meningkat lagi menjadi 16,89 persen.

“Kita akan terus mengingatkan pemerintah bahwa selain menjadi 'PR' bagi Pemerintah Aceh, kondisi kemiskinan di kab./kota harus menjadi 'PR' utama bagi Pemkab/Pemkot yang (kepala/wakil kepala daerahnya) baru saja terpilih dan dilantik baru-baru ini. Misalnya, dalam R-APBA maupun R-APBK 2018 mendatang, harus ada kebijakan nyata dari eksekutif maupun legislatif dalam menurunkan angka kemiskinan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin,” ujar Munzami.

Munzami menyebutkan, publik harus proaktif mengawal kinerja pemerintahan. Salah satunya, mengawal kebijakan alokasi anggaran, tidak hanya APBA saja, tetapi APBK juga harus dikontrol agar tata kelola anggaran terserap untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Jangan setiap tahunnya, APBA/APBK lebih banyak tersedot untuk belanja rutin pegawai. Kita harus mendorong agar belanja modal pembangunan, terutama untuk sektor ekonomi rakyat harus diprioritaskan,” kata Munzami.

Munzami berharap publikasi kondisi kemiskinan terbaru ini dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi seluruh pemerintahan terkait di Aceh agar upaya menekan angka kemiskinan, baik provinsi maupun kab./kota menjadi prioritas kinerja pemerintahan terkait.[](rel)

Baca juga: