BANDA ACEH – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit hasil pekerjaan proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase di Aceh Utara. Permintaan audit itu diajukan setelah BWS mengakhiri kontrak dengan PT Rudy Jaya lantaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Hasil audit tersebut nantinya menjadi pedoman bagi BWS dalam pemilihan rekanan baru untuk melanjutkan pekerjaan hingga tuntas.
Informasi dihimpun portalsatu.com, PT Rudy Jaya sebagai pemenang tender paket Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase bersumber dari APBN tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp44,8 miliar telah diberikan waktu 446 hari atau lebih 14 bulan sejak Oktober 2021 sampai Desember 2022. Namun, perusahaan asal Surabaya itu hanya mampu merealisasikan pekerjaan sekitar 35 persen sampai akhir 2022.
PT Rudy Jaya kemudian mengajukan penambahan waktu kepada BWS Sumatera I selama enam bulan untuk merampungkan proyek tersebut. Akan tetapi, Januari- Maret 2023, tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi Bendung Krueng Pase, sehingga BWS memutuskan kontrak dengan rekanan itu.
Kepala BWS Sumatera I, Heru Setiawan, membenarkan pihaknya sudah mengakhiri kontrak dengan PT Rudy Jaya. “Kontraknya memang sudah diputus. Progres (pekerjaan) 35,67 persen. Saat ini sedang dilakukan perhitungan cut off oleh BPKP. Itukan jadi pedoman kita untuk kelanjutan pekerjaan ke depan,” kata Heru kepada portalsatu.com via telepon, Selasa, 25 Juli 2023, malam
“Pokoknya kita cut off dululah, berapa nilainya itu sedang dihitung. Karena kita harus hati-hati (dalam pemilihan rekanan baru), yang kemarin itu (PT Rudy Jaya) kurang maksimal,” ujar Heru.
Heru memohon dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Utara agar BWS melalui rekanan baru nantinya dapat melanjutkan pembangunan Bendung Krueng Pase sampai selesai. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus koordinasi. Karena dengan putusnya kontrak, untuk melanjutkan kita perlu hati-hati. (Proyek itu) tetap menjadi perhatian kita,” ucapnya.
Ditanya soal penanganan darurat misalnya membangun kisdam sementara—sambil menunggu hasil audit dan pemilihan rekanan baru—agar petani dapat menggarap sawahnya, Heru mengatakan, “Kita akan bantu, tapi butuh proses dan koordinasi”.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh, Supriyadi, membenarkan Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera I meminta bantuan BPKP mengaudit/menghitung nilai hasil pekerjaan Rehabilitasi Bendung Krueng Pase yang sudah diputuskan kontrak dengan rekanan.
“Betul, BPKP sudah diminta untuk melakukan audit, dan baru saja selesai (penilaian di) lapangan. Saat ini proses penyusunan laporan. Seperti biasa, setelah laporan disusun maka akan dilanjutkan dengan reviu berjenjang dari tim, kemudian atasan langsung (dari tim itu), dan terakhir di saya,” kata Supriyadi menjawab portalsatu.com via Whatsapp, Selasa, 25 Juli 2023.
“Untuk reviu tidak tentu waktunya, bisa cepat bisa lambat. Jika dokumen lengkap dan sudah mendukung laporan mungkin seminggu atau dua minggu sudah selesai,” ujar Supriyadi.
Diberitakan sebelumnya, dampak mangkraknya proyek Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase, sawah milik masyarakat di delapan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, yakni Meurah Mulia, Nibong, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Matangkuli, dan satu kecamatan masuk wilayah Kota Lhokseumawe yaitu Blang Mangat sampai sekarang mengalami kekeringan.
Para petani berharap Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera I segera melanjutkan kembali pembangunan Bendung Krueng Pase sampai tuntas untuk mengairi sawah seluas 8.922 hektare di sembilan kecamatan tersebut.
Baca juga: Pj Bupati Mahyuzar Tinjau Bendung Krueng Pase, Begini Saran Keuchik Sudah ke BWS Sumatera I.[](nsy)