JAKARTA – Yayasan Geutanyoe menilai selain dukungan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh, juga pentingnya mendukung masyarakat di sekitar tempat penampungan pengungsian itu. Pasalnya, kehadiran pengungsi sering kali memberikan tekanan tambahan pada sumber daya lokal.
“Oleh karena itu, upaya kemanusiaan juga harus mencakup penguatan kapasitas masyarakat setempat agar dapat mengelola situasi ini dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan mereka sendiri, serta mendapatkan manfaat dalam hal peningkatan kapasitas dan ekonomi,” kata Direktur Yayasan Geutanyoe, Al Fadhil saat Media Briefing di Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024, dikutip Jumat (20/12).
Media briefing itu membahas kondisi terkini pengungsi Rohingya di Aceh. Yayasan Geutanyoe mengajak insan pers ikut duduk bersama mendiskusikan tantangan-tantangan dalam isu pengungsi luar negeri. “Khususnya peran media dalam menjalankan kontrol sosial dan pendidikan kepada masyarakat,” ucap Al Fadhil.
Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh kembali mengingatkan semua pihak akan pentingnya solidaritas kemanusiaan dalam menghadapi krisis global.
Menurut data UNHCR, dari November 2023 hingga Oktober 2024, sebanyak 17 kapal yang membawa 2.026 pengungsi Rohingya, 73 persen di antaranya perempuan dan anak-anak. Mereka mendarat di Aceh dan Sumatera Utara. Hingga saat ini, 1.175 pengungsi masih tinggal di tempat penampungan sementara di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Sebagian besar pengungsi yang tiba adalah perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat perjalanan panjang dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Banyak dari mereka membutuhkan perawatan medis segera serta dukungan psikososial untuk memulihkan kondisi mereka. Bahkan, ada yang meninggal dunia. Setidaknya tercatat sekitar 20 pengungsi meninggal di perairan Aceh ketika menempuh perjalanan ini.
Koordinator Program Yayasan Geutanyoe, Surya Ramli mengatakan ketika terjadi pendaratan di Aceh, Yayasan Geutanyoe sebagai organisasi kemanusiaan segera mengerahkan tim untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada para pengungsi.
“Melihat keadaan pengungsi Rohingya yang sangat memprihatinkan, kami berupaya untuk memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar untuk pengungsi Rohingya,” kata Surya pada media briefing itu.
Penguatan Nilai-nilai HAM
[Jayanti Aarnee, perwakilan SUAKA memberi paparan tentang situasi dan kondisi pengungsi secara nasional. Foto: YG]
Perwakilan SUAKA mengungkapkan setidaknya hingga November 2024, terdapat 90 aduan terkait permasalahan hukum yang dialami pengungsi di Jakarta dan sekitarnya. Kasus tersebut terdiri dari permasalahan terkait pembatasan hak, penentuan status pengungsi, implementasi hukum nasional, hingga solusi untuk pengungsi dari pihak berwenang.
“Sepertinya belum ada ketertarikan dari pemerintah pusat terkait isu HAM pengungsi luar negeri di Indonesia untuk tahun 2025, yang menyebabkan sulitnya proses advokasi hak – hak pengungsi,” kata Jayanti Aarnee dari SUAKA.
SUAKA bersama dengan AJAR dan Dompet Dhuafa kemudian menginisiasi untuk melakukan pertemuan bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya pada awal Desember 2024 membahas usaha yang bisa dilakukan untuk tahun 2025.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri. Namun, kata Jayanti, Peraturan Presiden tersebut belum menjawab tantangan secara komprehensif dan butuh penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam prinsip penerapannya.
Jayanti menambahkan saat ini isu yang cukup difokuskan juga terkait kesehatan mental dan kekerasan berbasis gender. “Saat ini Komnas Perempuan tengah aktif dalam memantau kondisi pengungsi perempuan dan anak di Indonesia,” ucapnya.
Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi turut hadir dalam media briefing itu.[](ril)
