BANDA ACEH – Komite Peralihan Aceh (KPA) menolak rencana pemerintah yang diduga ingin mengalihfungsikan situs sejarah Rumoh Geudong di Pidie. Hal itu ditandai dengan penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, salah satu tempat terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh masa silam.

“Kami KPA menolak dengan tegas pengalihfungsian situs sejarah Rumoh Geudong di Pidie, karena apapun ceritanya itu merupakan bukti sejarah masa konflik dulu. Apalagi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengakui Reumoh Geudong, Simpang KKA, dan Jambo Kupok merupan bukti sejarah pelanggaran HAM,” kata Azhari Cage, Juru Bicara KPA pusat, dalam pernyataan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023, malam.

Menurut Azhari Cage, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak telah menyurati Presiden Jokowi, meminta agar di lokasi Rumoh Geudong dan tempat-tempat lain seperti Simpang KKA dan Jambo Kupok agar dibangun museum dan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA.

“Melalui media kita mengetahui bahwa situs sejarah Rumoh Geudong telah digusur yang rencananya akan dibangun masjid. Kita bukan menolak pembangunan masjid, tapi dalam kemukiman itu sudah ada masjid. Nanti kalau dipaksakan malah jamaahnya tidak cukup. Kalau memang mau dibangun masjid kenapa harus dipaksakan di situ, kenapa tidak di pinggir jalan atau di tempat lain yang lebih cocok,” ujar Azhari Cage.

KPA menduga ada maksud terselubung terkait penghilangan bukti pelanggaran HAM dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, KPA dengan tegas meminta untuk tidak mengganggu bukti sejarah di Aceh, baik itu bukti sejarah yang baik atau bukti sejarah kelam,” tegas Azhari Cage.

Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar kick-off penyelesaian secara non-yudisial kasus pelanggaran HAM masa lalu, pada 27 Juni 2023 di Aceh, tepatnya ke kawasan situs penyiksaan Rumoh Geudong, di Gampong Bilie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie.[](ril)