Investor di Pemerintahan Mualem – Dek Fadh 2025-2030 dan Kesiapan Kita
Oleh: Thayeb Loh Angen
CEO PT. Portal Media Utama – Penerbit Media Siber portalsatu.com/
Penulis Novel Aceh 2025
Mendirikan dan menjalankan sebuah pabrik adalah pekerjaan pengusaha, yang membutuhkan waktu lama. Semua harus disiplin. Itu tentang uang para pemodal. Tentang sebuah industri. Investor menuntut uangnya kembali dan laba.
Pada 4 Desember 2024, aku menghadiri peringatan Milad GAM ke 48, di Balai Pusat Partai Aceh, Batoh, Banda Aceh.
Ketika acara resmi dimulai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh (PA), H Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, dan Ketua Umum Partai Aceh, H Muzakir Manaf alias Mualem, serta Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, menyampaikan pidato politik secara mualat dan tertib.
Selaku Sekjen PA yang juga Ketua Badan Pemenangan Pusat Calon Gubernur Aceh H Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh H Fadhlullah (Mualem – Dek Fadh), Abu Razak menyampaikan beberapa pesan penting kepada pengurus PA dan KPA (Komite Peralihan Aceh).
Kata Abu Razak, kemenangan Mualem-Dek Fadh yang baru dicapai pada 27 November 2024 adalah kesempatan terakhir yang diberikan Allah Taala bagi Pejuang Aceh (Kombatan GAM) dan PA serta KPA. Maka, seluruh anggota dan simpatisan hendaknya bersungguh-sungguh mengambil andil secara sukarela untuk membangun Aceh kali ini.
Selaku Ulee Pemerintah (Gubenur) Aceh terpilih dan Ketua Umum PA dan KPA, Mualem memberikan pernyataan yang menentukan bagi Aceh. Di antaranya, tentang mendatangkan investor ke Aceh.
Dalam pidatonya, yang bagian ditujukan kepada Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haythar, Mualem menyampakian bahwa selama ini investor sudah mengantri untuk berinvestasi di Aceh. Para investor tersebut hanya menunggu kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kemenangan itu sudah diraih, maka tinggal mewujudkannya.
Setelah Abu Razak dan Mualem memberikan pidato politik, PYM Malik Mahmud Al-Haythar, memberikan nasehat, mengevaluasi, mengintrospeksi, memberikan peringatan kepada kader Partai Aceh serta beberapa perintah untuk pemerintahan Mualem – Dek Fadh.
Dalam bagian pidatonya, PYM Malik Mahmud memberikan perintah, yang ditujukan kepada Abu Razak, supaya dalam pemerintahan Mualem – Dek Fadh mengkondisikan agar dapat dibangun pabrik di setiap kabupaten/kota di Aceh, untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Aceh.
Saat menghadiri Milad GAM ke-48 itu, baru kutahu bahwasanya, dalam perjuangan Aceh, Mualem dan Abu Razak sudah dianggap anak oleh PYM Malik Mahmud Al-Haythar.
Begitu mendengar perintah PYM tersebut, aku teringat yang pernah kutuliskan di dalamnya novel berjudul “Aceh 2025”.
Bahwasanya, di dalam novel yang diterbitkan tahun 2014 itu kutuliskan, pada tahun 2025, wilayah-wilayah di Aceh memiliki pabrik menurut sumber daya masing-masing dengan investor dari pengusaha dari wilayah mereka sendiri dibantu pengusaha luar jika perlu.
Dalam esai ini, kita tidak akan membicarakan lebih panjang tentang perintah membuat pabrik dari PYM dan isi novel Aceh 2025. Kita memusatkan perhatian pada analisis tentang bagaimana cara supaya itu dapat diwujudkan.
Investasi
Investasi adalah pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Investor mengeluarkan uang, dikelola oleh professional di bidang bisnis yang dipilih, untuk mendapatkan laba.
Baru-baru ini, dalam bulan pertama setelah 4 Desember 2024, walaupun Ulee Pemerintah Aceh dan wakil Waki Ulee Pemerintah Aceh terpilih belum dilantik, tim Mualem – Dek Fadh memulai kerjanya untuk membangun Aceh yang terhubung langsung dengan program pemerintah Aceh.
Dikabarkan bahwasanya Mualem dan tim telah mengunjungi Negeri Siam (Thailand) untuk menjalin silaturrahmi dengan para calon investor di negeri gajah putih itu. Juga, dikabarkan bahwasanya calon investor asal Malaysia telah mengunjungi Aceh.
Membangun Aceh Merawat Kepercayaan Investor
Tugas untuk membantu pemerintahan Mualem- Dek Fadh, terutama untuk membuat investasi dari para investor berhasil sehingga lapangan kerja bagi penduduk Aceh tersedia, yang menghasilkan kemakmuran secara umum untuk rakyat Aceh, adalah tidak mudah.
Investor yang sesungguhnya memiliki uang tunai untuk diinvestasikan. Mereka akan percaya pada kepemimpinan PYM Malik Mahmud dan Mualem – Dek Fadh di dalam dukungan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Mualem – Dek Fadh dan timnya tentulah bersungguh-sungguh menyediakan fasilitas untuk investor supaya investasi mereka di Aceh berlangsung lancar. Namun, apakah rakyat dan pelaksana lapangan usaha tersebut, baik di dalam maupun di luar pemerintahan kita, sudah siap?
Contoh
Untuk memudahkan analisis kesiapan kita terhadap investasi pabrik di Aceh, mari kita membuat gambaran (ilustrasi).
Misalnya, seorang atau sekelompok investor dari Malaysia ingin membangun pabrik minyak kelapa di Lhokseumawe.
Yang dipikirkan oleh investor adalah, pertama, keamanan modal. Ini menyangkut izin, lingkungan yang aman, dan sebagainya. Kedua, pengelola usaha. Ketiga, pasar, dan keempat, laba.
- Keamanan Modal
Sebelum ini, kendala utama yang dihadapi oleh insvestor adalah keamanan modal dalam investasi mereka. Para investor sebelumnya tersandera pada lamanya proses terbit izin usaha, sehingga berlarut-larut dan tidak menentu waktunya. Selain itu, mereka merasa terganggu dengan adanya pengeluaran yang tidak tercatat secara resmi.
Pada tahap itu saja, investor menilai bahwa investasi di Aceh (sebelum ini) bertentangan dengan standar konsep investasi bagi kaum pemodal besar. Dikabarkan, kasus ketidakamanan modal telah terjadi beberapa kali terhadap investor dari dalam dan luar negeri yang masuk ke Aceh.
Apakah di pemerintahan Mualem – Dek Fadh, hal tersebut akan dapat dihindari?
Apakah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi RI ada dilibatkan sejak awal proses mendatangakan investor? Jika ada, alhamdulillah. Jika belum, hendaknya segera dilibatkan. Itu salah satu kunci keamanan investasi.
Aceh belum bisa berjalan sendiri dengan masyarakat internasional. Status Aceh sekarang adalah setingkat provinsi. Di Aceh sekarang, hanya ada Wali Nanggroe dan Gubernur. Sementara presiden berada di Jakarta. Pemerintah Aceh perlu mengomunikasikan secara benar dengan pemerintah RI tentang semua hal yang berhubungan dengan luar negeri. Diplomasi. Sudahkan kita memiliki diplomat ulung untuk hal ini?
- Pengelola Usaha
Pengusaha
Sebagai seorang pengusaha, jika di antara investor tersebut mempercayakan modal kepada kita, yang pertama sekali kita tanyakan adalah:
- Usaha apa yang harus dijalankan?
- Sejauh mana tuan investor akan ikut campur dalam usaha tersebut?
Dalam hal itu, kita akan menerima jika bisnis yang ingin dijalankan tersebut kita kuasai dengan porsi kekuasaan yang jelas. Sesuatu yang prosesnya telah kita kuasai dan dapat kita kendalikan, niscaya hasilnya juga dapat diperkirakan. Jika ada orang yang menginvestasikan pada perusahaan kita untuk binsis tersebut, akan langsung kita terima.
Namun, jika kita diminta mengurus uang para investor untuk bisnis lain yang tidak kita kuasai, maka kita tolak. Jika kita diharuskan untuk menerimanya, maka kita mesti mempelajari bisnis tersebut secara rinci, dari sebelum pengurusan izin sampai produk tiba di tangan pengguna. Itu mesti dipelajari sebelum menjalankannya. Hal tersebut membutuhkan waktu, tekad, dan kedisiplinan.
Hal ini menandakan, jika investor menginginkan kita supaya menjalankan bisnis yang tidak kita kuasai dan tidak jelas batas ikut campur sang investor, maka kita tidak boleh menerimanya. Jika kita diharuskan untuk menerimanya, maka kita harus belajar keras dan disiplin lebih, batas kekuasaan pada perusahaan. Atau, peluang untuk berhasil tidak memadai.
Dalam bisnis, semua hal harus dapat diperkirakan secara realistis, walaupun keputusan besar biasanya diambil berdasarkan intuisi yang terlatih.
Kita mengharapkan pemimpin Aceh, Mualem – Dek Fadh, mempercayakan usaha yang dimodali oleh investor, kepada orang yang tepat, yakni pada orang-orang yang memahami usaha tersebut serta memiliki prilaku (atitude) yang baik.
Ini bisnis, sesuatu tentang uang, tentang modal, kinerja, dan laba. Ini bukan kerja politik praktis yang uangnya searah, dari donatur ke tim pemenangan. Membuat pabrik adalah bisnis menengah ke atas, yang didasari dan mengarah pada arus kas yang stabil. Investasi juga bukan kerja kontraktor pekerjaan fisik, yang pekerjaannya sekali jadi. Mengurus investasi orang adalah pekerjaan jangka panjang.
Pengelola usaha merupakan Dewan Direksi dan para tenaga ahli profesional. Sementara untuk para pekerja kelas teknis dan buruh kasar adalah tenaga kerja umum. Apakah Aceh juga memiliki ini?
Jika di dalam contoh ini—mendirikan sebuah pabrik minyak kelapa di Lhokseumawe. Adakah ahli teknologi pangan yang akan mengurus produksi di pabrik? Adakah yang ahli tentang mengoperasikan pabrik minyak goreng suapaya minyak cukup gizi dan berkualitas. Adakah ahli pemasaran untuk memasarkannya dan mengantisipasi para pesaing?
Itu baru satu pabrik. Bagaimana jika pabrik didirikan di setiap kabupaten/kota di Aceh sebagaimana perintah PYM Wali Nanggroe Aceh?
Pemusatan perhatian kita bukan sekedar menampung tenaga kerja, tapi juga pada orang-orang yang memiliki tenaga itu. Sudah siapkan kita bekerja dengan benar?
Kita sudah pernah melihat proyek kurang bermutu di Aceh, dikerjakan secara tidak profesional sehingga dalam waktu singkat rusak dan terkadang ada yang dibuat lagi tahun berikutnya. Itu dbangun dengan uang rakyat, yang tidak diminta supaya dibayarkan kembali. Pemerintah sebagai penerima amanah uang, tidak menuntut kontraktor supaya memberikan keuntungan terus menerus dari menyewakan bangunan yang dibangun.
Namun, jika perihal investasi–misalnya mendirikan pabrik minyak kelapa di Lhokseumawe, maka ceritanya sungguh berbeda. Membangun dan menjalankan sebuah pabrik membutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan kedisiplinan. Itu bukan pekerjaan sekali jadi, yang setelah selesai akan mendapatkan untung dari selisih uang pembangunannya.
Mendirikan dan menjalankan pabrik adalah pekerjaan berkelanjutan, bukan kerja kontraktor proyek fisik. Para kontraktor proyek fisik tidak akan bertahan mengurus investasi seperti menjalankan pabrik.
Mendirikan dan menjalankan sebuah pabrik adalah pekerjaan pengusaha, yang membutuhkan waktu lama. Semua harus disiplin. Itu tentang uang para pemodal. Tentang sebuah industri. Investor menuntut uangnya kembali dan laba. Investasi bukanlah hadiah.
Selain kontraktor fisik, sebuah pabrik juga tidak bisa dipahami oleh petugas di instansi pemerintah, yang biasanya dituntut untuk mengahabiskan uang yang telah ditentukan sesuai waktu. Sementara sebuah investasi, dituntut supaya ada uang yang harus dikembalikan secara terus menerus kepada pemilik modal.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan misi menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran umum melalui investasi dari investor, pemerintahan Mualem – Dek Fadh membutuhkan bantuan para pengusaha yang telah berhasil dalam bisnisnya.
Pabrik-pabrik itu tidak bisa dikasih kepada pengurus partai politik atau orang yang menajemen keuangannya saja belum baik. Namun, para pengusaha yang berhasil akan mampu mengurus pabrik-pabrik, bisnis dari investasi para investor yang didatangkan secara susah payah.
Diperkirakan, ada puluhan pengusaha asal Aceh yang mampu mengelola bisnis dari investasi para investor tersebut. Jika mereka belum memahami bisnis yang dipilih, mereka akan dapat mempelajarinya secara cepat. Kita tidak bisa mengambil risiko yang akan mempermalukan Aceh di hadapan para investor.
Untuk mengurus perusahaan besar, perlu mental besar dan kuat. Semua itu dari mindset (pola pikir). Kita membutuhkan pengusaha yang bermental benar untuk mengurus investasi di Aceh. Serahkan sesuatu pada ahlinya.
Dengan demikian, jika keamanan modal dan pengelolanya sudah terjamin, maka pasar dan laba, akan mengikutinya.
Pemerintahan Mualem – Dek Fadh di periode ini, 2025 – 2030. Diperkirakan, jika Mualem – Dek Fadh dapat mendatangkan investor, maka sepanjang tahun 2025 dihabiskan hanya untuk mengurus perizinan dan penyiapan pabrik.
Pada tahun 2026 dihabiskan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik. Pada tahun 2027 percobaan produksi, uji pasar, dan promosi produk baru. Pada tahun 2028 memasuki pasar secara percaya diri. Pada tahun 2029 sudah mendapatkan pelanggan.
Pada tahun 2030 arus kas pabrik lancar. Sampai tahun 2030, modal yang diinvestasikan oleh investor belum kembali, tetapi secara bisnis, dengan pemasukan yang stabil, perusahaan tersebut berhasil didirikan dan dijalankan.
Namun, keberhasilan investasi dapat dipercepat, jika pemerintah Aceh yang dipimpin Mualem – Dek Fadh membuat aturan dalam qanun Aceh.
Misalnya, diatur dalam qanun Aceh, rakyat harus membeli minyak kelapa produk pabrik Lhokseumawe–sesuai contoh di atas, maka Tahun 2027 dan 2028 saat dimulai produksi dan memasuki pasar, perusahaan sudah mendapatkan laba sehingga modal investor akan kembali penuh dan mendapatkan keuntungan secara rutin.
Akan tetapi, untuk memonopoli pasar minyak kelapa—pabrik minyak kelapa di Lhokseumawe, yang bahan bakunya semua dari Aceh tersebut, tidak relevan jika dianalisis sekarang, tetapi baru dapat dianalisis setelah pabriknya ada.[]
