BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta tidak main-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Apalagi saat ini ekonomi masyarakat Aceh masih sangat tergantung dengan APBA. Melambatnya pelaksanaan APBA langsung berimbas kepada rakyat Aceh, tidak hanya kontraktor tetapi juga petani hingga nelayan.
“Jadi jangan main-main dengan APBA ini. Mereka para elite punya deposito, punya tabungan, kita punya apa,” tanya pakar ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi, menjawab portalsatu.com, Minggu, 20 Agustus 2017.
Dia mengatakan, minimnya realisasi APBA akan membuat uang yang seharusnya dinikmati masyarakat Aceh justru tidak bergerak. Uang tersebut menurut Rustam akan tersimpan dalam kas. “Realisasinya tebatas, imbasnya masyarakat lagi,” katanya.
Rustam mengatakan, pagu APBA 2017 mencapai Rp14,7 triliun. Jumlah ini lumayan besar jika dibandingkan daerah lain. Dia mencontohkan, Bengkulu yang hanya memiliki APBD Rp3 triliun dan Sumatera Utara Rp8 triliun. Namun, daerah-daerah tersebut mampu memenuhi target realisasi anggaran seperti yang direncanakan.
“Untuk apa banyak uang, tapi tidak bisa dibelanjakan secara optimal uang itu. Apalagi yang sifatnya belanja langsung,” kata Rustam.
Dia mengatakan, APBA memiliki fungsi distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. APBA menurutnya bukan hanya fungsi alokasi.
“Kemana uang itu disalurkan, disitu mengandung fungsi distribusi kesejahteraan. Bagaimana pemerataan di kawasan pantai selatan, bagaimana dengan pantai timur kalau uang itu tidak kita belanjakan, apa jadinya di sana, baik di fisik jalan dan jembatan,” katanya.[]
Laporan: Taufan Mustafa