Oleh Khairul Munadi
Konflik kebijakan Pemerintah Aceh Selatan terhadap petani di daerah Kluet Utara kian memanas, perbedaan pandangan antara para petani degan pemerintah semangkin menarik, di mana pemerintah mewajibkan para petani untuk menanam padi dua kali dalam satu tahun, sedangkan masyarakat menginginkan berselang dengan tanaman jagung.
Kebijakan pemerintah inipun dinilai terlalu otoriter, tanpa mau mengkaji terlebih dahulu, karena yang memahami keadaan di lapangan adalah para petani bukan pemerintah. Hal ini menurut keterangan tokoh masyarakat Kluet yang enggan disebut namanya.
Pola tanam padi di daerah ini adalah pola pangan bukan pola bisnis, dengan kata lain padi yang didapat disimpan untuk kebutuhan, untuk menganti hal tersebut kami ingin menanam jagung, mengingat modal yang tidak terlalu besar dan perawatan tidak terlalu berat.
Dinilai dari segi pendapatan, jagung jauh lebih unggul, misalkan dalam satu petak sawah bila kita tanam padi rata-rata hasil maksimal, 216 kilo gram atau senilai Rp. 907,200, sedangkan bila kita tanam jagung bisa mendapatkan hasil mencapai 500 kilo gram atau senilai Rp. 1.550.000.
Hal ini terbukti degan pendapatan masyarakat tahun lalu, tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi para petani, terkait hal ini mereka juga mengaku bingung terhadap keputusan pemda tersebut.
Di samping itu mereka menambahkan, bila masyarakat menanam jagung, dengan perawatan serta modal yang tidak terlalu besar, mereka bisa mencari pendapatan atau mata pencarian lain, beda halnya dengan menanam padi yang perlu perawatan extra, lagian hasil panen padi tahun ini cukup untuk kebutuhan ke depan.
Kami juga merasa takut dan terancam atas isu yang beredar di masyarakat, di mana siapa yang menamam jagung tahun ini akan di-roundup (roundup nama sebuah merek racun tanaman) oleh Pemerintah Aceh Selatan.
Mesti demikian mereka juga mengaku bila pemerintah tidak mengubah keputusan para petani juga tidak akan menanam padi.
Biarkan saja lahan itu kosong dari pada kita tanam padi nantinya juga rugi, mengingat musim ini hama sangatlah banyak. Seharusnya mereka pemerintah menerima aspirasi, bukan memaksa kehendak.
Penulis: Khairul Munadi, Koordinator Asosiasi Pemuda Kluet Peduli Petani (APK2P)