ACEH UTARA – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara membutuhkan bangunan MCK yang layak pakai untuk sekolah tersebut. Pasalnya, MCK lama yang masih digunakan para siswa terlihat kondisinya memprihatinkan.
Kepala SD Negeri 3 Langkahan, Jamaliah, S.Pd., mengatakan bangunan MCK lama sudah ada sejak dibangun sekolah itu tahun 1978, sampai sekarang masih difungsikan siswa maupun dewan guru.
“Kita telah mengajukan permohonan untuk pembangunan MCK yang baru kepada dinas terkait dengan harapan ke depan bisa terealisasikan,” kata Jamaliah, Senin, 18 Oktober 2021.
(Bangunan MCK di SD Negeri 3 Langkahan. Foto: Istimewa)
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Utara, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., menyebutkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dikbud, baik tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Aceh Utara menyangkut sarana dan prasarana khususnya MCK atau jamban, pihaknya sudah melakukan pemetaan sekolah mana saja yang membutuhkan.
“Kita sudah mengusulkan itu baik melalui APBD (APBK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) atau yang bersumber dari APBN. Kalau dari dana Otonomi Khusus (Otsus) itu tidak mungkin, karena bersifat monumental. Artinya, satu harga bangunan itu menimal Rp100 juta kalau dana Otsus. Maka di Kemendikbud ada item untuk pembangunan sanitasi jamban atau MCK. Jadi, kita sudah mengusulkan,” ujar Jamaluddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin.
Menurut Jamaluddin, khusus untuk SD Negeri 3 Langkahan, pihaknya sudah turun langsung ke lapangan beberapa bulan lalu, untuk survei kelayakan. Setelah melakukan pengecekan ke sekolah tersebut, pihak Dikbud memasukkan ke dalam usulan. “Mudah-mudahan ke depan untuk SD itu dapat terealisasi pembangunan jamban yang baru”.
“Karena kalau dari segi fasilitas lainnya seperti ruang kelas di SDN 3 Langkahan, itu sudah bagus. Tetapi ada sarana lain juga yang perlu kita bangun, yaitu pembangunan laboratorium komputer. Karena dalam program digitalisasi nasional semua sekolah harus punya lab komputer bagi siswa,” ujar Jamaluddin.
Jamaluddin menambahkan pihaknya sudah menyampaikan kepada semua kepala sekolah (TK, SD dan SMP) agar validkan terlebih dahulu Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik). Selama ini Dapodik yang sudah akurat menyangkut jumlah murid, karena ada korelasinya dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, data yang sudah valid terkait jumlah tenaga guru karena ada korelasi dengan dana sertifikasi guru.
“Sedangkan yang masih kurang adalah data sarana dan prasarana. Itu yang sering terkendala dan terbentur pada saat mengajukan akreditasi sekolah. Maka kita selalu menyampaikan kepada para kepala sekolah agar Dapodik itu harus di-update, karena data ini merupakan nyawanya pendidikan, tanpa Dapodik yang betul tidak akan mendapatkan bantuan,” kata Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, untuk wilayah Aceh Utara yang masih perlu dilakukan rehab bangunan sekolah hanya 30 persen lagi, dan semua itu sudah dipetakan. Pihaknya sudah memproyeksikan sampai tahun 2024 sekolah-sekolah mana yang perlu direhab ataupun yang akan dibangun sarana-sarana lain.
“Selain itu, untuk kekurangan tenaga guru di SD Negeri 3 Langkahan itu kita melihat dulu dari hasil pengumuman yang ikut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nanti. Setelah ada pengumuman pertama, kedua dan ketiga itu baru bisa kita petakan. Karena dari analisis jabatan (anjab) sebelumnya bahwa daerah Kecamatan Langkahan menjadi prioritas pertama, memang kawasan itu rata-rata kekurangan guru,” ungkap Jamaluddin.
Jamaluddin menyebutkan guru PNS di SDN 3 Langkahan hanya tiga orang, honorer tiga orang, dan tenaga bakti lima orang. “Namun, data akuratnya nanti perlu dilihat kembali,” ucapnya. []
