Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaKepala Bapedal Aceh...

Kepala Bapedal Aceh Presentasikan Komitmen Pemerintah Aceh Usai ACCCMA 2020

BANDA ACEH – Gubernur Aceh melalui Bapedal Aceh melakukan presentasi dan koordinasi dengan Duta Besar European Union terkait komitmen Pemerintah Aceh pasca dilaksanakan Seminar Internasional Aceh Commitment Climate Change Impact and Chalenge ( ACCCMA 2020) 26 Mei 2016. Pada kesempatan ini turut pula hadir perwakilan dari Norwegia Embassy, French Embassy dan GIZ SICCR Project, USAID dan LESTARI PROJECT bertempat di Kantor EU Ambassy Intiland Tower Jakarta, 10 Juni 2016.

Dalam presentasi Pemerintah Aceh disampaikan bahwa saat ini komitmen Aceh dalam hal perubahan iklim sangatlah besar, dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya prasasti terhadap dukungan Climate Change oleh multi stakeholder di Aceh di antaranya Gubernur Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pupuk Iskandar Muda, Walhi Aceh, Panglima Laot dan Perwakilan Lembaga Mukim.

Pemerintah Aceh dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bapedal Iskandar juga menyampaikan kondisi Existing Lingkungan Hidup Aceh saat ini (sampah, hutan, sumber daya alam, dan produk unggulan Aceh). Serta disampaikan pula 5 poin penting hasil rekomendasi Seminar Internasional ACCCMA 2020 oleh para pihak  yang perlu ditindaklanjuti yaitu; aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim membutuhkan dukungan dan kerjasama dri berbagai pihak (lokal, nasional dan Internasional); Private Sector ( dunia usaha, perusahaan dan perbankan) terlibat untuk mendukung dan mendorong perubahan iklim melalui pendekatan CSR untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

“Dalam kaitannya dengan kegiatan berbasis lahan maka kegiatan mitigasi perlu dilakukan dengan menekan laju deforestasi, pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, pengaturan yang ketat dalam alih fungsi lahan, dan mencegah serta penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menerapkan early warning system,” kata Iskandar.

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan tingkat kerentanan akibat dampak perubahan iklim maka perlu dirumuskan suatu program RAD GRK secara terintegrasi, terkait dengan (1) Sektor Pertanian; (2) Setor Kelautan dan Perikanan; (3) Sektor Pengairan; dan (4) Sektor Kesehatan.

Diperlukan suatu Tim Task Force Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang di dalamnya melibatkan semua stakeholder dari lintas sektor untuk berperan dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi perencanaan dan tingkat keberhasilan (capaian) program.

Dari hasil pemaparan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Kepala Bapedal Aceh, para delegasi dan lembaga donor yang hadir mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Aceh dan mereka berharap Task Force Climate Change     dapat segera terbentuk.

“Karena menurut mereka kehadiran dari Task Force ini nantinya bisa menjadi wadah koordinasi bagi lembaga- lembaga donor yang selama ini bergerak pada issue Climate Change di Aceh,” ujar Iskandar.[]

Baca juga: