Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaNewsKetua RKIH Aceh;...

Ketua RKIH Aceh; Wacana Pemekaran ALA-ABAS karena Sentimen Politik

BANDA ACEH – Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Aceh, Iswadi, mengatakan isu pemekaran Aceh Leuser Antara-Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS) yang kembali digaungkan oleh sejumlah elit politik dan tokoh masyarakat saat ini hanya untuk mencari sensasi jelang pemilukada 2017.

“Sebab, menurut senator asal Aceh Fachrul Razi, dari 65 RUU Daerah Otonomi Baru untuk dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri, ternyata tidak masuk Aceh,” kata Iswadi melalui siaran pers yang diterima portalsatu.com, Senin, 8 Februari 2016.

Iswadi mengatakan, pemekaran Aceh menjadi tiga provinsi baru bertentangan dengan MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh. Seharusnya kata dia, elite politik serta tokoh masyarakat tersebut tetap solid mengawal agar Pemerintah Pusat konsisten menjalankan MoU Helsinki dan UUPA. Bukan malah mencari sensasi dan memanfaatkan rakyat kecil.

Menurut mantan Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekkah tersebut, gaung pemekaran Provinsi ALA-ABAS tidak akan dilayani di tingkat pusat, mengingat perdamaian merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia.

“Perdamaian harga mati, jadi tidak mungkin Pemerintah Pusat meladeni isu pemekaran tersebut,” katanya.

Ia juga mengatakan, wacana tersebut digaungkan kembali karena politik sentimen kepada Pemerintah Aceh yang menjabat saat ini. Ia memintaa rakyat tidak dibohongi demi kepentingan sekelompok orang. Jika Pemerintah Pusat menyetujui wacana pemekaran tersebut katanya, sama saja dengan merusak perdamaian yang sudah berjalan dengan baik saat ini. “Upaya pemekaran itu hanya kepentingan politik saja, sehingga jangan terlalu dipaksakan, karena akan menimbulkan efek buruk ke depannya,” ujarnya.

Elite politik serta tokoh masyarakat dinilai  mecoba mengalirkan aroma politik tidak santun ke Aceh. Menurutnya, jika memang ikhlas memperjuangkan mengapa harus mengorbankan rakyat kecil. Mengapa tidak di parlemen saja. “Ada gerangan apa ini? Seperti orang baru terbangun mimpi tiba-tiba langsung terbayang ALA- ABAS. Selama ini apa yang sudah diberikan oleh elite politik serta tokoh masyarakat kepada rakyatnya?”

Iswadi juga mengatakan, Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh seharusnya solid  mengawal agar Pemerintah Pusat konsisten menjalankan MoU Helsinki dan UUPA.

“Kita menilai elite politik serta tokoh masyarakat yang mendukung pemekaran tersebut bersikap oportunis terkait perpolitikan di Indonesia khususnya  di Aceh, jangan sebarkan aroma politik tidak sedap di Aceh dan jangan jadikan masyarakat ALA-ABAS  untuk membalas dendam politik karena politik sentimen kepada Pemerintah Aceh yang menjabat  saat ini. Mari berpolitik dengan cara santun, untuk merebut suara hati rakyat menjelang pemilukada. Jangan korbankan perdamaian Aceh demi kepentingan sesaat semata. Mari kita berpikir untuk membangun  Aceh, membangun Aceh tidak mesti dengan pemekaran akan tetapi dengan pembangunan yang adil dan merata.”

ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Aceh ini juga mengatakan, kalau elite politik asal Aceh ikhlas memperjuangkan ALA-ABAS mengapa tidak dari dulu sebelum perdamaian Aceh di awal pemerintahan SBY-JK. “Pasti akan lebih mudah apalagi para anggota legislator di Forum Bersama (Forbes) rata-rata pengusung SBY–JK. Sekarang bukan murni memperjuangkan aspirasi rakyat, akan tetapi hanya karena politik sentimen kepada Pemerintah Aceh yang menjabat saat ini saja,” katanya.[](ihn)

Baca juga: