BANDA ACEH – Penambahan aparat keamanan Bawah Kendali Operasi (BKO) menjelang Pilkada 2017 di Aceh, dinilai tidak perlu dilakukan. Pasalnya situasi di Aceh masih sangat kondusif, bahkan hal tersebut juga bukan harapan dari masyarakat Aceh yang masih ingin menikmati kedamaian di bawah payung NKRI.
Kami menilai dengan dilakukan penambahan BKO, maka trauma lama akan timbul kembali. Berikan kenyamanan kepada masyarakat untuk menikmati perdamaian ini, kondisi Aceh masih sangat kondusif apalagi polisi organik dan TNI juga sudah banyak disini, kata Ketua Umum Asosiasi Pemuda Pasee (APP), Fadel Aziz Pase, SH, Minggu, 18 September 2016.
Menurutnya, rakyat Aceh saat ini dalam kedewasaannya semua menginginkan Pilkada berjalan secara demokratis. Sehingga hasilnya dapat memberikan harapan yang lebih baik untuk masyarakat di Aceh.
Fadel menyebutkan penambahan pasukan BKO bukan solusi untuk mengamankan Pilkada Aceh. Justru cenderung berimplikasi pada nota perjanjian damai yang sudah berjalan selama 11 tahun di Aceh.
Dia berharap semua pihak agar secara bersama menjaga perdamaian yang telah ada di Aceh, dengan saling bersilaturrahmi dan menghargai satu sama lain. Apalagi, menurutnya, perdamaian sangat mahal harganya.
“Jangan ada lagi pertikaian di Aceh apalagi hanya karena persoalan Pilkada, karena kekerasan tidak akan membawa hasil yang sebaik-baiknya,” katanya.
Berikan hak kepada masyarakat Aceh untuk menjaga perdamaian, dan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Para politisi jangan membuat polemik yang membuat rakyat Aceh takut, situasi masih sangat kondusif dan sekali lagi kami tekankan penambahan BKO di Aceh tidak perlu dilakukan, ujarnya.
Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah di Aceh digelar pada 15 Februari 2017. Pemilihan tersebut digelar serentak antara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh dengan pemilihan 20 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. [](bna)