ACEH UTARA – Sebanyak 14 keuchik di Kemukiman Beureughang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, mendesak agar aktivitas penggalian dan pengangkutan batu gajah di kawasan tersebut segera dihentikan. Kegiatan yang diduga tidak mengantongi izin itu dikhawatirkan merusak lingkungan, serta berpotensi longsor dan banjir yang dapat mengancam permukiman warga.
Aktivitas pengambilan batu berukuran besar tersebut dilaporkan berlangsung di lahan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan Gampong Sido Muliyo. Material batu diangkut menggunakan sejumlah dump truck dengan bantuan dua unit alat berat jenis ekskavator.
Imum Mukim Beureughang, Muklis, kepada portalsatu.com, Jumat, 13 November 2026, mengatakan pengambilan batu gajah sudah berlangsung sejak lama. Namun, dalam dua atau tiga bulan terakhir kegiatan tersebut dilakukan para pelaku secara rutin.
Menurutnya, masyarakat mulai resah lantaran aktivitas penggalian berlangsung saat memasuki musim hujan. Apalagi warga masih mengalami trauma akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada akhir November 2025.
“Memang sejak dulu ada aktivitas pengangkutan batu berukuran besar yang diambil dari lahan salah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, sebelumnya tidak sering dan hanya sesekali. Belakangan ini sudah rutin dilakukan sekitar dua hingga tiga bulan terakhir,” ujar Muklis.
Muklis menyebut sebelumnya kawasan tersebut tidak pernah mengalami banjir besar seperti yang terjadi pada akhir tahun lalu. Kondisi itu membuat warga semakin khawatir apabila aktivitas penggalian terus berlangsung, dan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan.
“Awalnya masyarakat mengabaikan kegiatan mereka. Tapi melihat kondisi cuaca sekarang yang sudah memasuki musim hujan, warga mulai resah. Kami khawatir penggalian tersebut berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan berpotensi menyebabkan longsor maupun banjir,” ungkap Muklis.
Menindaklanjuti keresahan masyarakat, Muklis bersama 14 keuchik di Kemukiman Beureughang telah menyampaikan pengaduan kepada Polsek Kuta Makmur pada Kamis (12/11/2026). Perwakilan masyarakat bersama para keuchik bertemu langsung dengan Kapolsek Kuta Makmur.
[Para keuchik di Kemukiman Beureughang saat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kapolsek Kuta Makmur pada Kamis (12/11/2026). Foto: Dok warga Kuta Makmur]
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani 14 keuchik berisi penolakan terhadap aktivitas pengambilan batu gajah di wilayah kemukiman itu.
Menurut Muklis, surat itu selanjutnya akan ditandatangani unsur Muspika Kuta Makmur untuk kemudian disampaikan kepada pihak pelaku usaha agar aktivitas penggalian dan pengangkutan batu segera dihentikan. Masyarakat bersama aparatur gampong akan terus memantau aktivitas di lokasi tersebut.
Jika pengambilan batu gajah masih berlanjut meskipun sudah ada keberatan dari warga, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membawa persoalan itu ke Polres Lhokseumawe.
“Kami berharap aktivitas tersebut benar-benar dihentikan demi menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai setelah terjadi bencana, baru semua pihak menyadari dampaknya,” tegas Muklis.
Sementara itu, Kapolres Lhokseumawe AKBP Ahzan, melalui Kapolsek Kuta Makmur AKP Agus Sadek, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pelaksana di lapangan untuk menghentikan aktivitas pengangkutan batu gajah tersebut. Bahkan para keuchik telah menyerahkan surat pernyataan keberatan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, unsur Muspika juga akan ikut menandatangani surat tersebut.
“Para keuchik sudah membuat surat pernyataan yang diserahkan ke Polsek. Nantinya, kami dari Muspika juga akan menandatangani surat itu. Batu gajah tersebut diambil dari lahan perkebunan sawit milik salah satu perusahaan. Namun, sejauh yang kami ketahui, aktivitas itu tidak memiliki izin. Kami juga tidak mengetahui ke mana material batu tersebut dibawa,” ujar Agus.
Agus menyatakan pihaknya menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat karena aktivitas itu dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan, terutama berpotensi memicu banjir apabila pengambilan batu terus berlanjut.
“Intinya, kami menampung aspirasi masyarakat. Kekhawatiran utama warga adalah kerusakan lingkungan dan kemungkinan terjadinya banjir. Untuk itu, kegiatan dimaksud perlu dihentikan,” pungkas Agus.[]
