ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperkuat fondasi kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan stunting melalui inovasi Sipasee Utara, akronim dari Sistem Integrasi Pelayanan Sosial dan Penurunan Stunting Aceh Utara. Inisiatif ini dirancang untuk menghubungkan data dan tindak lanjut layanan agar kebutuhan keluarga rentan berisiko stunting dapat ditangani secara tepat sasaran.

Sipasee Utara merupakan rancangan proyek perubahan yang digagas oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Utara, Dr. Fauzan, S.STP., M.P.A., dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2026.

Gagasan ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menyatukan pelayanan lintas instansi. Selama ini, penanganan keluarga berisiko stunting melibatkan banyak aspek—mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, pendampingan keluarga, hingga akses sanitasi dasar—namun datanya masih tersebar di berbagai perangkat daerah.

Melalui Sipasee Utara, keluarga ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Informasi sosial ekonomi, kesehatan, hingga kebutuhan pendampingan diintegrasikan agar setiap perangkat daerah dapat mengambil langkah intervensi secara terukur sesuai kewenangannya.

Memperkuat Sinergi Lintas Instansi hingga Tingkat Gampong

Konsolidasi awal lintas sektor telah bergulir sejak September 2026. Payung hukum dan dukungan kelembagaannya diperkuat melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 116/55/2026 tanggal 30 September 2026 tentang pembentukan Tim Sipasee Utara.

Kolaborasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah bersama elemen masyarakat di tingkat bawah dengan pembagian peran yang jelas:

• Dinas Sosial P3A: Menyediakan informasi kondisi sosial ekonomi serta dukungan bantuan perlindungan sosial.

• Dinas Kesehatan: Memasok data kesehatan ibu dan anak serta kebutuhan pelayanan gizi.

• DPMPPKB: Memperkuat aspek pendampingan bagi keluarga berisiko stunting.

• Disdukcapil: Mendukung proses validasi dan pencocokan identitas kependudukan.

• Diskominsa: Merancang sistem integrasi dan pertukaran data antarinstansi.

• Kecamatan, Gampong, Kader, dan Pendamping: Berperan vital dalam memverifikasi kondisi riil keluarga di lapangan sekaligus memantau tindak lanjut layanan.

Menghubungkan Data dengan Rujukan Layanan yang Aman

Alur kerja Sipasee Utara disusun secara sistematis, mulai dari identifikasi keluarga, verifikasi identitas dan kondisi lapangan, pencocokan data lintas sektor, penentuan kebutuhan intervensi, hingga rujukan layanan. Setiap tindak lanjut kemudian dicatat untuk bahan pemantauan dan evaluasi berkala.

Dengan alur yang terhubung ini, keluarga yang membutuhkan dukungan kesehatan, pendampingan, maupun jaminan sosial dapat segera dipertemukan dengan program bantuan yang sesuai.

Rancangan sistem ini juga mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Pemanfaatan informasi keluarga disertai pengaturan hak akses yang ketat agar data hanya digunakan sesuai kepentingan pelayanan publik.

Fondasi Menuju Layanan Terpadu Berbasis Dashboard

Pada tahap awal, Sipasee Utara telah mencapai sejumlah tonggak penting, meliputi penguatan koordinasi, pembentukan tim kerja, pemetaan peran pemangku kepentingan, serta penyusunan arah integrasi layanan berbasis keluarga.

Ke depan, fokus pengembangan diarahkan pada penyempurnaan rancangan operasional, pencocokan dan validasi data terpadu, peningkatan kapasitas pelaksana, hingga pembangunan dashboard pemantauan untuk mengawal tindak lanjut layanan secara digital.

Keberhasilan inovasi ini nantinya diukur melalui ketepatan sasaran intervensi, kesinambungan pendampingan, serta evaluasi dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di masyarakat.

Mengusung semangat “Integrasi Data, Kolaborasi Aksi, Sejahtera Keluarga”, Sipasee Utara diharapkan menjadi motor penggerak pelayanan publik yang terpadu, inklusif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga rentan di Aceh Utara.[](*)