Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaKUA-PPAS 2017 Belum...

KUA-PPAS 2017 Belum Siap, Mengapa?

LHOKSEUMAWE – Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Lhokseumawe belum menyelesaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017.

Teungoh (tengah) susun,” kata Sekretaris Kota Lhokseumawe Bukhari AKs., menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 23 November 2016.

Bukhari yang juga Ketua TAPK Lhokseumawe menyebut rancangan KUA-PPAS 2017 kemungkinan baru dapat disampaikan kepada DPRK pada Desember 2016. “Keterlambatan ini karena kita sedang menyelesaikan rancangan Qanun SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 (tentang Perangkat Daerah). Jadi, bukan hanya Lhokseumawe yang terlambat (menyelesaikan KUA-PPAS 2017), tapi daerah lain juga,” ujarnya.

Menurut dia, rancangan Qanun tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Kota Lhokseumawe sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Aceh. “Sekarang tinggal disesuaikan beberapa hal. Setelah qanun itu disahkan, baru KUA-PPAS 2017 kita serahkan ke dewan. Karena KUA-PPAS itu harus kita sesuaikan dengan SOTK yang baru,” kata Bukhari.

Bukhari berharap Qanun tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Kota Lhokseumawe yang baru dapat disahkan DPRK pada penghujung November 2016. Setelah itu, kata dia, pihaknya akan menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2017 kepada dewan, awal Desember 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD antara lain penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD, pertengahan Juni 2016. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS, akhir Juli 2016. Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, Minggu pertama Oktober 2016. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.[](idg)

Baca juga: