PERSOALAN listrik di negeri ini belum juga tuntas. Ketika listrik mati, berseliweran hujatan, makian, kritik dan lain sebagainya. Namun kemudian setelah hidup semua pada diam. Siklus itu terjadi sepanjang waktu. Solusi terhadap soal ini “meu apam“.
Krisis listrik menahun seperti tidak ditemukan jalan keluar. Pemerintah Aceh beserta DPRA mati kutu. Benarkah Pemerintah Aceh tidak bisa masuk ke ranah ini? Apakah Pemerintah Aceh tidak bisa mengambil peran? Sesulit itukah persoalan listrik di sini?
Kita selama ini hampir tidak melihat langkah konkrit Pemerintah Aceh dalam mengatasi hal ini. Gubernur atau DPRA tahunya berkomentar saja. Hanya mengkritik sekadar memuaskan kekesalan publik. Mereka seperti beo yang meniru apa yang didengar. Mereka beretorika tanpa makna.
Ada beberapa peluang sebenarnya Pemerintah Aceh menyelesaikan krisis ini. Masih ingat pada 2008 lalu, Pemerintah Pusat menghibahkan turbin listrik bekas PT Arun? Begitu juga rencana pembangunan geothermal Seulawah. Kedua proyek ini mandek dan kandas. Sampai kini tak jelas nasibnya.
Salah satu soal yang menghambat proyek ini adalah kerja sama pengelolaan. Pemerintah Aceh gagal mendapatkan mitra dalam mengelola penghasil listrik ini. Pemerintah Aceh sejak rezim pimpinan Irwandi sampai Zaini sibuk dengan mencari selisih saham. Sehingga sampai kini tidak ada swasta yang mau turun modal.
Kasus turbin Arun malah lebih konkrit. Sudah ada pemodal tapi kemudian batal karena Pemerintah Aceh ingin mendapat saham mayoritas. “Daripada meu tunggeng got meuruwah”.
Melihat hal di atas, sebenarnya sudah ada peluang Pemerintah Aceh mengakhiri penderitaan panjang ini. Namun nafsu dan KKN yang menggila menutup akal sehat mereka. Pemerintah Aceh sejak rezim lalu terkesan mengedepankan hitungan jangka pendek, daripada berpikir jauh ke depan. Bila berpikir sehat tentu mereka fokus menyelesaikan persoalan pokok mengatasi krisis listrik.
Bagaimana mungkin dalam delapan tahun ini, telah dua rejim berkuasa, turbin Arun tidak bisa berproduksi? Begitu juga geothermal Seulawah yang pembiayaaan awal bahkan mendapat hibah dari Jerman. Maka layak kita tuding kedua rezim ini kehilangan akal sehat. Tidak fokus pada tujuan. Soalnya banyak mitra swasta yang siap berinvestasi, tapi pemerintah gagal membuat kesepakatan.
Alasan Pemerintah Aceh untuk mendapat porsi yang lebih besar. Hasilnya satupun tujuan gagal dicapai. Krisis listrik terus berlanjut. Potensi pendapatan juga tidak ada. Maka dimana akal sehat mereka? Berapa tingkat kewarasan berpikir pemimpin kita. Mereka berputar-putar dalam “lubang kebodohan”, itu-itu terus. Kita rakyat seperti “preh boh ara hanyet” agar krisis listrik teratasi. Atau mungkin mereka tidak merasakan penderitaan kita.
Negara menyediakan fasilitas first class buat mereka. Telinga dan mata mereka telah tidak berfungsi sehingga jeritan kita sekeras apapun gagal sampai ke mereka. Mungkinkah ini juga kutukan kepada kita sehingga tuhan mengirim pemimpin yang zalim kepada kita? Semoga ini hanya cobaan, bukan kutukan. Amin.[]