Kamis, Juli 25, 2024

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...
BerandaMaksimalkah Kinerja Anggota...

Maksimalkah Kinerja Anggota DPD RI Asal Aceh?

BANDA ACEH – Keberadaan anggota DPD-RI asal Aceh di Jakarta cukup bermanfaat bagi daerah jika tugas pokok dan fungsinya dijalankan sesuai dengan komite masing-masing. Apalagi Anggota DPD RI dapil Aceh yang dipilih pada Pemilu 2014 lalu merupakan perwakilan daerah non partai politik, mereka mempunyai basis masa dan langsung berhadapan dengan masyarakat.

Demikian disampaikan Koordinator Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar AG, menyikapi lemahnya fungsi perwakilan daerah Aceh periode ini, Senin, 9 Mei 2016.

“Di tengah krisisnya legitimasi terhadap anggota DPR yang menggunakan jalur partai politik, anggota DPD seharusnya menjadi alternatif dan solusi terhadap masalah yang ada. Intervensi partai politik yang dijadikan sebagai kendaraan oleh anggota DPR sering sekali menggagalkan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Menurut Azwar, keberadaan anggota DPD di lembaga legislatif juga tidak luput dari kritikan karena krtisnya pemikiran masyarakat. Dia menilai pemikiran negatif masyarakat terhadap anggota DPD tentunya tidak hadir dengan sendirinya, tetapi hasil dari akumulasi situasi dan kondisi realita sosial yang ada.

“Akumulasi permasalahan sosial yang semakin akut, mendorong lahirnya gugatan terhadap kinerja anggota DPD, serta dampak manfaat apa yang sudah diberikan kepada daerah yang diwakilinya,” katanya.

Seperti diketahui, periode ini Aceh memiliki empat senator yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Seperti halnya Ghazali Abbas Adan, Rafly, Sudirman dan Fachrul Razi. Mereka kemudian terhimpun dalam masing-masing alat kelengkapan sesuai dengan minatnya bersama anggota DPD asal daerah lainnya. Menurut Azwar, pembagian alat kelengkapan anggota DPD tersebut bukan hanya sekedar adu lotre politik antara sesama anggota, sehingga lupa bahwa setiap alat kelengkapan adalah jalur sinergisitas untuk melakukan koordinasi pembangunan dan melaksanakan aspirasi masyarakat daerah pemilihan.

Selain itu, kata dia, pembangunan sebuah daerah tentunya harus melibatkan seluruh elemen di dalam masyarakat.

“Selama ini yang terlihat oleh publik bahwa anggota DPD sering kali tidak konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalaupun ada anggota DPD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, sedikit sekali yang menyentuh pada tingkat kebijakan,” ujarnya.

Pernyataan Azwar ini masuk akal. Apalagi jika dilihat selama ini ada beberapa personal senator justru terlihat single fighter membantu warga seperti layaknya seorang geuchik atau sekaliber camat. Sudirman atau dikenal Haji Uma, misalnya. Sebagai anggota Komite III DPD RI yang memiliki segudang fungsi terlihat lebih cenderung terjun ke lapangan untuk membantu warga. Di satu sisi hal tersebut berdampak positif bagi warga, tetapi sebagai senator fungsi dan tugasnya dinilai mengecil dari seharusnya.

Berdasarkan rujukan portalsatu.com, Komite III DPD RI diketahui memiliki tugas di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi serta beberapa tugas lainnya. Dengan lingkup tugas tersebut, seharusnya Sudirman bisa membuat suatu kebijakan untuk memudahkan pelayanan kesehatan di daerah yang kian menyulitkan warga melalui program BPJS-nya. Begitu pula di lingkup kebudayaan dan pariwisata daerah yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Hal serupa juga ditujukan kepada tiga senator lainnya di komite masing-masing.

“Untuk konteks Aceh, masih banyak persoalan dan dinamika pembangunan, sosial, ekonomi, lapangan kerja dan pemerintahan yang belum terselesaikan pasca perdamaian. Krisis energi listrik yang masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dan industri, penggunaan dana otsus yang tidak tetap sasaran, tingginya angka permasalahan kesehatan dan tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, menandakan bahwa fungsi anggota DPD sesuai alat kelengkapan patut dipertanyakan keberadaanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya harmonisasi antara sesama anggota DPD, sehingga terkesan bahwa tidak adanya satu kesatuan diantara mereka,” kata Azwar.

Azwar mengatakan, hari ini semua aspirasi dan harapan rakyat untuk perubahan menjadi pekerjaan rumah bagi setiap anggota DPD yang harus diselesaikan. “Sungguh tidak layak jika rakyat terus menerus diberikan janji utopis untuk mengamankan fungsi perwakilan semata, karena perwakilan yang sesungguhya merupakan perwakilan rakyat yang mengerti perasaan rakyat yang diwakilinya,” kata mahasiswa pasca sarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh ini.[](bna)

Baca juga: